BERITA TERKINI
Ilustrasi suasana rapat paripurna DPR.
JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan pajak menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi di DPR. Hal tersebut dipaparkan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat setiap fraksi atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018.
Fraksi Gerindra misalnya, setuju dengan catatan terkait pelaksanan APBN 2018. Salah satu catatannya adalah terkait dengan piutang perpajakan yang terus membengkak setiap tahun. Isu piutang perpajakan menjadi salah satu temuan auditor negara tahun ini.
“Menurut hasil audit pajak oleh BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] terdapat pengendalian penagihan pajak yang masih belum efektif,” kata Rahayu Saraswati di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7/2019).
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan lonjakan piutang perpajakan dari Rp58,6 triliun pada 2017 menjadi Rp81,4 triliun sebagai bukti masih lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius Kemenkeu untuk diselesaikan.
Sementara itu, Fraksi PDIP-P menyampikan pentingnya pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara terutama setoran pajak. Pasalnya, selama ini pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh moderat dalam beberapa tahun terakhir.
Situasi memanasnya perang dagang seharusnya bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, sumber penerimaan negara bisa bertambah dengan adanya kegiatan ekonomi sebagai kelanjutan investasi.
“Ke depannya pemerintah bisa lebih kreatif dalam menambah pendapatan negara, seperti menggunakan kesempatan perang dagang yang menguntungkan negara,” paparnya.
Kemudian, dalam penyampaian pandangan, Fraksi PKB juga menyoroti piutang pajak yang memiliki kecenderungan naik dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena setoran pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.
“Fraksi PKB mendesak pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan temuan-temuan BPK. terutama dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan karena meyumbang 80% dari pendapatan negara,” kata politisi PKB Siti Masrifah. (kaw)
