BERITA TERKINI
Konferensi pers terkait sinergi DJP, DJBC, dan DJA. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Sinergi antara tiga unit eselon I Kemenkeu menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (26/6/2019). Langkah otoritas fiskal diyakini mampu meningkatkan kepatuhan yang berujung positif pada penerimaan negara.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan sinergi Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), dan Ditjen Anggaran (DJA) ditujukan untuk mempersempit celah penghindaran atau ketidakpatuhan wajib pajak maupun wajib bayar. Apalagi, sinergi tersebut akan berada di tataran lintas sektoral.
“Pengembangan sistem didasari oleh prinsip manajemen risiko di mana pelaku usaha yang patuh akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam kaitannnya dengan perpajakan dan kepabeanan,” katanya.
Dia mengatakan dengan adanya tambahan sinergi dengan DJA, pemerintah akan mengetahui aktivitas wajib bayar sesuai dengan komoditas. Dia memberi contoh komoditas batu bara. Selain royalty, pemerintah bisa melacak kewajiban perpajakannya.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti penataan ulang pos tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Langkah ini muncul karena dari 71.752 pos tarif PNBP di 45 kementerian/lembaga (K/L), sebanyak 39.704 pos tarif atau sekitar 55% pos tarif tercatat tidak aktif.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Setidaknya ada delapan program yang telah dirancang dalam konteks sinergi DJP, DJBC, dan DJA. Kedelapan program itu antara lain joint analisis, joint audit, joint collection, joint investigasi, joint proses bisnis, single profile, secondment, dan program sinergi lainnya.
“Tujuan besar program ini adalah membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan perpajakan dan PNBP,” jelas Mardiasmo.
Pada tahun ini, program sinergi tiga ditjen tersebut ditargetkan mampu menambah penerimaan negara sekitar Rp50 triliun. Hingga saat ini, realisasi penerimaan negara dari program sinergi baru mencapai Rp6,5 triliun.
Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan sinergi tiga unit eselon I Kemenkeu menjadi langkah yang tepat karena mendorong perbaikian informasi yang dimiliki. Langkah tersebut pada gilirannya akan berimbas positif pada penerimaan negara.
“Untuk kerja sama tiga direktorat, saya memperkirakan akan mendorong penerimaan. Hal ini mengingat bahwa data dan informasi yang dimiliki oleh penerintah akan jauh lebih komplet,” jelasnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan puluhan ribu pos tarif yang ada saat ini perlu ditata ulang, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Penataan dilakukan melalui penyederhanaan tanpa harus menghapus atau mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas.
“Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] besar pemerintah untuk memetakan mana saja pos tarif yang harus kami jaga dan mana yang kami sederhanakan, karena dia sudah tidak berfungsi dengan baik,” paparnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak 2020 sekitar 9%—12% dari target tahun ini. Namun, target pertumbuhan itu berpotensi melonjak naik jika realisasi penerimaan pajak pada tahun ini mencatatkan shortfall cukup lebar. Apalagi, realisasi setoran hingga Mei 2019 hanya tumbuh 2,4%.
“Ada angkanya, tapi belum bisa kami sebutkan sekarang. Nanti kalau laporan semester saja,” ujar Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat ditanya terkait nilai risiko shortfall tahun ini.
Pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas hunian sangat mewah dari 5% menjadi 1%. Pemerintah juga menaikkan batasan harga jualnya. Namun demikian, insentif ini belum tentu efektif mendongkrak sektor properti. Apalagi, industri properti sudah mengalami penurunan permintaan. (kaw)
Salin Link
