BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews – Insentif dinilai sebagai penyeimbang dari upaya pemungutan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Penjagaan titik keseimbangan (ekuilibrium) ini senantiasa dijanjikan oleh otoritas fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dunia usaha tidak terlalu menyambut gembira dengan arah fiskal yang ekspansif. Pasalnya dengan arah yang ekspansif, pungutan pajak akan semakin intensif dijalankan untuk mendanai belanja negara.
“Karena kalau bicara sama investor, kalau [target] penerimaan pajak tinggi, kalian wajahnya unhappy. Kami harus pungut pajak yang buat ekonomi dan masyarakat less happy,” katanya, Kamis (31/1/2019).
Menurutnya, ekspansi fiskal tetap dibutuhkan sebagai bahan bakar utama pembangunan nasional. Dengan demikian, petugas pajak akan semakin dalam menggali potensi penerimaan dari kegiatan ekonomi, terutama yang selama ini belum tersentuh.
Oleh karena itu, sebagai ganti kebijakan fiskal yang ekspansif, insentif diberikan sebagai stimulus perekonomian. Dengan demikian, instrumen fiskal berlaku layaknya penyeimbang dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Kita collect dan juga kita berikan insentif. Itulah titik keseimbangan yang bisa buat ekonomi kita tumbuh,” imbuhnya.
Insentif tersebut antara lain dalam bentuk relaksasi kebijakan fiskal, seperti pemberian fasilitas tax holiday dan tax allowance. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan kemudahan dalam ranah kepabeanan untuk kegiatan ekspor dan impor barang.
“Pemerintah juga terus membangun infrastruktur guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keseluruhan kebijakan itu diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Secara umum, penerimaan perpajakan 2019 ditetapkan senilai Rp1.786,4 triliun. Target tercatat tumbuh 17,4% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.521,4 triliun. Adapun khusus untuk target pajak mencapai Rp1.577,6 triliun atau tumbuh 20,1% dari realisasi penerimaan tahun lalu senilai Rp1.315 triliun. (kaw)
