Konsumsi Rumah Tangga Jeblok, Sri Mulyani Pertanyakan Data BPS

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan akan konsultasi dengan Badan Pusat Statistik atas jebloknya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2017 yang hanya mencapai 4,95% atau terendah sejak 2012. Padahal realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun lalu mencapai Rp478,4 triliun atau tumbuh 16,62%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan realisasi PPN tahun 2017 yang sebesar 16% menggambarkan suatu kombinasi, salah satunya yaitu produksi. Menurutnya capaian itu merupakan konfirmasi sektor produksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun lalu.

“Konfirmasi dari sektor konsumsi terhadap PDB itu seperti sektor makanan, pakaian, trading, komunikasi dan otomotif yang bertumbuh positif. Maka itu berarti ada share yang muncul dari sisi produksi, sehingga pemerintah bisa memungut PPN dari sektor-sektor tersebut,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (7/2).

Dia menjelaskan komoditas sejatinya mengalami pelemahan pada tahun 2015-2016, sehingga ada tekanan dalam bentuk penurunan penerimaan dari sektor swasta yang berbasis komoditas dan akan mempengaruhi berbagai macam tingkat konsumsi.

Sementara tahun 2016 pun dianggapnya menjadi tahun yang cukup berat untuk pemerintah mendorong konsumsi, maka tahun 2017 dinilai menjadi gerbang pemulihan komoditas. Harapan pemerintah atas timbulnya perbaikan komoditas pada kuartal III dan IV tahun 2017 mulai terealisasi.

“Kami sempat berharap adanya pembalikan keadaan pada 2 kuartal terakhir tahun lalu dan hal itu terjadi. Momentum pertumbuhan ini diharapkan bisa menciptakan confident , meningkatkan daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat, sepanjang pemerintah bisa menjaga inflasi,” tuturnya.

Meski Begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui akan tetap melihat dan berkonsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya terkait dengan data konsumsi masyarakat yang baru saja diterbitkan beberapa hari lalu.

“Apakah rekaman keseluruhan konsumsi masyarakat dari data BPS bisa tercapture semuanya? Bukan hanya masalah digital saja, tetapi juga dari sisi shifting konsumsi yang mungkin tidak semuanya terekam dalam data statistik yang biasa diberitakan BPS,” pungkasnya. (Amu/Gfa)