JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merancang RAPBN 2018 bersifat ekspansif dengan usulan defisit anggaran sebesar 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Melalui besaran defisit itu, pemerintah bisa menyediakan pembiayaan utang sebesar Rp399,2 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan nominal pembiayaan utang yang tersedia sebanyak Rp399,2 triliun itu lebih kecil dibandingkan dengan outlook tahun 2017 sebesar Rp433 triliun.
“RAPBN 2018 dibuat ekspansif, agar bisa mendorong kegiatan yang cukup produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kami tetap berupaya untuk mengelola utang secara hati-hati dan lebih produktif,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (25/9).
Menurutnya usulan defisit sekitar 2,19% terhadap PDB masih merupakan ambang batas yang cukup aman, sehingga pemerintah bisa menekan rasio utang pada angka 29% terhadap PDB dengan defisit keseimbangan primer yang lebih rendah dibanding tahun 2017.
Dia memprediksi defisit keseimbangan primer tahun 2018 sebesar Rp78 triliun atau jauh lebih rendah dibandungkan tahun 2017 yang sebesar Rp178 triliun. “Dari sisi defisit keseimbangan primer, RAPBN 2018 menunjukkan produktivitasnya dalam siklus yang ekspansif,” tuturnya.
Di samping itu, pembiayaan utang sebesar Rp399,2 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto sekitar Rp414 triliun. Nilai SBN Neto tersebut lebih rendah dibandingkan dengan outlook tahun 2017 yang sebesar Rp433 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp15,5 triliun.
Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk menjaga rasio utang, pembiayaan ke sektor kreatif dan inovatif dengan pembiayaan dari swasta, serta meningkatkan peran Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.