SUMEDANG, DDTCNews – Presiden RI menaruh harapan besar kepada para Pamong Praja Muda terhadap masa depan Indonesia. Pasalnya, pertama kalinya dalam sejarah posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik, dari sebelumnya negara dengan kategori Medium-High Development menjadi High Human Development.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan hal itu berdasarkan survey dari Gallup International yang membuktikan besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Menurutnya Indonesia menempati posisi pertama bersama Swiss dalam survey itu, bahkan lebih tinggi dari negara maju yang lainnya.
"Peringkat kemudahan berusaha Indonesia sekarang sudah meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016 menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Capaian ini tetap harus diperbaiki dari tahun ke tahun. Dan survei Gallup International juga menunjukkan tingginya kepercayaan rakyat kepada pemerintah," ujarnya saat melantik 2.014 orang Pamong Praja Muda Lulusan (IPDN) Angkatan XXIV Tahun 2017 di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa (8/8).
Jokowi menegaskan para Pamong Praja Muda yang baru dilantiknya harus menjadi terdepan dalam perubahan pola pikir, perubahan pola sikap, maupun perubahan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik. "Hal ini jangan hanya dipertahankan, tetapi harus semakin ditingkatkan. Bahkan juga harus semakin dimajukan dan harus dikembangkan dengan baik," paparnya.
Dia pun menegaskan perubahan dunia sudah semakin cepat, maka di tangan para Pamong Praja Muda-lah yang nantinya bisa menggerakkan perubahan serta beradaptasi dengan berbagai kemajuan, baik kemajuan di bidang teknologi maupun kemajuan di bidang lainnya.
"Jangan heran nanti rakyat bisa membandingkan kecepatan layanan pemesanan makanan melalui handphone dengan kecepatan pembuatan KTP, ataupun perubahan paradigma dan ekspektasi pelayanan dari generasi yang bisa mengubah wajah serta cara kerja Indonesia di berbagai bidang," ucapnya.
Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar para Praja Muda agar selalu menjadi perajut persatuan Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika, sehingga bisa memberikan pelayanan yang sama baiknya, dan sama cepatnya kepada semua rakyat.Â
"Jangan pernah melakukan diskriminasi pelayanan berdasarkan warna kulit, berdasarkan daerah asal, atau berdasarkan agama maupun hal lainnya," pungkasnya. (Amu)