Salah satu belanja infrastruktur (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Belanja pemerintah senilai Rp16 triliun di APBN 2017 yang dinilai tidak produktif ternyata tidak diniatkan untuk bisa menekan target defisit APBNP 2017 yang melejit, karena uang Rp16 triliun itu direlokasi ke belanja lain yang lebih produktif.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan relokasi itu diharapkan belanja pemerintah dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi perekonomian secara keseluruhan.
"Malah bisa-bisa hasilnya lebih baik karena dia bisa dialokasikan dari cuma biaya perjalanan yang jatuhnya ke perusahaan penerbangan negara lain ke pengeluaran yang sifatnya produktif," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (6/7).
Darmin menilai relokasi anggaran tersebut sejatinya tidak akan mengganggu kinerja pemerintah. Pasalnya, alokasi anggaran akan mengarah pada sektor yang lebih produktif guna menyukseskan program pemerintah.
"Penghematan belanja K/L dilakukan dengan realokasi belanja barang menjadi belanja yang lebih produktif dan mendesak. Penghematan Rp16 triliun dialihkan ke belanja prioritas di K/L dan belanja lainnya seperti pembayaran utang LN, BLU, dan lainnya," paparnya.
Hal itu sesuai dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017. Adapun rincian besaran efisiensi per Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam lampiran Inpres 4/2017, dengan jumlah keseluruhannya mencapai Rp16 triliun.
Inpres 4/2017 itu menunjuk para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. (Gfa/Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.