Begini Kendala Pemerintah Naikkan Peringkat EoDB

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia masih sulit perbaiki peringkat dalam Ease Of Doing Business (EoDB). Pasalnya, ada beberapa sektor yang masih menghambat peringkat Indonesia melompat ke peringkat 40 besar sesuai keinginan Presiden Jokowi, yang kini masih di posisi 91. 

Staf Ahli Pengembangan Daerah Kemenko Perekonomian Bobby H. Rafinus menyebutkan masih terdapat beberapa sektor penilaian yang menempatkan Indonesia pada tingkat di atas 100 besar, salah satunya adalah indeks memulai usaha. Menurutnya ada 10 indikator dari EoDB yang diupayakan oleh pemerintah.

"Masih ada beberapa indikator yang di atas peringkat 100 seperti memulai usaha masih 151 meski membaik dari tahun sebelumnya dengan peringkat 167. Registrasi properti di peringkat 118. Pemerintah masih melakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya," ujarnya di Kantor Pusat Asian Development Bank Jakarta, Rabu (24/5).

Ia menyatakan berbagai hal yang masih menghambat percepatan peningkatan peringkat EoDB menjadi fokus pemerintah untuk segera diatasi. Terutama pada penerapan paket kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha.

"Pemerintah terkena dampak revolusi industri keempat. Jadi jangan sampai kita mengubah karena tertekan dalam perubahan itu. Kalau dilihat dari paket kebijakan, memang intinya bagaimana untuk pertumbuhan ekonomi yang kami harus capai sebesar 6%," ucapnya.

Bobby  mengatakan paket kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan perkembangan sektor industri hingga pariwisata. Maka, Pemda hingga berbagai institusi seharusnya bekerjasama dalam mengawal efektivitas paket kebijakan ini.

"Pemerintah menyiapkan berbagai regulasi dan saya senang ADB dan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) melakukan peran mengawasi deregulasi. Kami merasa masih banyak kelemahan, dari sisi regulasi bahkan hampir 100%. Hal terpenting bagaimana menjalankan perbaikan itu," ungkapnya.

Bobby menegaskan berbagai ketentuan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat, masih belum direalisasikan sepenuhnya hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Karena itu, berbagai hambatan masih kerap terjadi di wilayah tertentu. (Amu)