CANBERRA, DDTCNews – Berdasarkan hasil keputusan sidang bersama, Anggota Senat Australia menolak usulan pajak backpacker yang diajukan oleh pemerintah. Pihaknya meminta agar usulan pajak diturunkan menjadi 10,5%.
Bendahara Chris Bowen mengatakan usulan tarif pajak 10,5% merupakan solusi yang tepat menurut para tenaga kerja dan crossbench (anggota partai independen). Solusi ini juga telah memperhitungkan pendapatan yang akan diterima pemerintah.
“Tarif tersebut juga akan menjadi lebih kompetitif terutama dengan negara tetangga Selandi Baru,” ujarnya saat sidang pembahasan baru-baru ini.
Pajak backpacker sudah menjadi pembicaraan selama dua tahun terakhir di Australia. Pajak ini diperuntukkan bagi anak-anak muda yang datang ke Australia dengan menggunakan visa working holiday.
(Baca: Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa)
Partai Buruh yang menjadi partai oposisi utama, Partai Hijau dan beberapa senator dari partai kecil mendukung usulan penurunan pajak dari sebelumnya 19% yang diajukan oleh pemerintah. Dengan adanya keputusan RUU ini, sekarang akan dikembalikan ke DPR di mana anggota parlemen dari pemerintah lebih banyak.
Pihak pemerintah atau yang disebut sebagai Koalisi di Australia sebelumnya mengatakan bila usulan pajak 19% itu tidak disetujui maka mereka akan menerapkan pajak 32,5% mulai 1 Januari 2017. Masa persidangan parlemen Australia tinggal satu minggu lagi untuk tahun 2016.
Selama ini penghasilan mereka tidak dikenai pajak, dan karenanya industri yang tergantung pada para pekerja asing tersebut, khawatir para backpacker tidak akan datang jika penghasilan mereka dikenai pajak. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.