Ilustrasi.
LONDON, DDTCNews – Asosiasi perusahaan energi meminta pemerintah Inggris untuk menghapus pengenaan windfall tax menyusul tren harga minyak dan gas (migas) yang terus merosot.
Asosiasi Perdagangan Offshore Energies UK menjelaskan harga migas di Inggris sudah mengalami penurunan. Dengan kondisi demikian, pemerintah sudah sewajarnya menghapus windfall tax atas perusahaan energi.
"Ketika harga turun, wajar jika windfall tax harus dihapuskan,” sebut asosiasi seperti dilansir bbc.com, Minggu (2/4/2023).
Sebagai informasi, windfall tax merupakan pajak yang dipungut pemerintah terhadap industri tertentu ketika kondisi ekonomi memungkinkan industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata. Simak Apa itu Windfall Tax?.
Pada 2021, harga migas melonjak signifikan. Perusahaan energi mengalami keuntungan yang luar biasa seiring dengan kenaikan harga migas. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan untuk mengenakan windfall tax atas perusahaan energi pada 2022.
Kini, harga migas sudah menurun jauh dari level tertingginya. Melihat kondisi tersebut, perusahaan energi meminta pemerintah untuk menghapus windfall tax.
Chief Executive Offshore Energies UK David Whitehouse menuturkan kebijakan windfall tax telah merusak kepercayaan investor untuk berinvestasi jangka panjang terhadap sektor energi di Inggris.
"Jika pajak [windfall tax] ini diubah, karena kondisi dan harga telah berubah, itu akan menjadi langkah positif yang akan memulai membangun kembali kepercayaan," tuturnya.
Dia menambahkan penghapusan windfall tax akan memacu perusahaan untuk berinvestasi di industri energi Inggris dan teknologi baru. Namun, di sisi lain, Departemen Keuangan bersikeras akan tetap meninjau semua kebijakan pajak terlebih dahulu.
Departemen Keuangan menyebutkan windfall tax telah menyebabkan keseimbangan antara pendanaan biaya hidup dari keuntungan berlebih. Selain itu, makin banyak investasi ke perusahaan di Inggris justru akan memperkecil penerimaan pajak.
"Semakin banyak investasi yang dilakukan perusahaan ke Inggris, semakin sedikit pajak yang akan mereka bayarkan,” jelas Departemen Keuangan. (rig)