BERITA TERKINI
Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin rapat virtual yang membahas soal ekonomi dari kediaman negara Novo-Ogarevo di luar Moskow, Rusia pada Selasa (6/7/2022). (ANTARA FOTO/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS/aww/KZU).
MOSKOW, DDTCNews - Pegawai pemerintah dan tentara Rusia yang bertugas di Ukraina dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan SPT kepada otoritas pajak.
Fasilitas ini berlaku bagi ASN dan tentara yang ditempatkan di 4 kawasan di Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
"Tentara, polisi, dan pegawai pemerintahan lainnya yang melaksanakan tugas di 4 kawasan tersebut tidak harus menyampaikan laporan atas penghasilan dan harta," bunyi keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, dikutip Senin (2/1/2023).
Tak hanya bagi ASN dan tentara yang bersangkutan, fasilitas ini juga berlaku bagi pasangan dan anak dari ASN dan tentara yang ditugaskan di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
Sebagai catatan, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol Rusia. Meski telah diklaim oleh Rusia, Ukraina diketahui telah merebut Kherson dari Rusia sejak 9 November 2022.
Rusia juga diketahui tidak menguasai kawasan Zaporizhzhia secara penuh. Adapun Donetsk dan Luhansk adalah kawasan yang diduduki oleh kelompok separatis sejak 2014 dan baru saja dianeksasi oleh Rusia melalui referendum pada tahun lalu.
Selain fasilitas pajak, Rusia juga memperbolehkan ASN dan tentara untuk menerima hibah dari pihak lain. Hibah boleh diterima sepanjang hibah tersebut terkait dengan peran penerima hibah dalam perang melawan Ukraina.
Tanpa ada ketetapan dari Putin, pejabat di Rusia dilarang menerima hibah dan hadiah dari pihak lain. Larangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan antikorupsi yang berlaku di Rusia. (sap)
