BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews – Presiden Filipina Rodrigo Duterte resmi menandatangani ketentuan perpajakan baru bagi Phillipine Offshore Gaming Operator (POGO) sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi operator judi yang beroperasi di dalam negeri.
Anggota DPR Joey Salceda menyambut baik ditandatanganinya UU Republik No. 11590. Dalam aturan tersebut, pemegang lisensi perjudian online dikenakan pajak 5% dari pendapatan kotor dan orang asing yang dipekerjakan oleh POGO dikenakan pajak penghasilan sebesar 25%.
“Selama mereka membayar pajak yang tepat dan mematuhi semua undang-undang kami, mereka akan dapat beroperasi,” katanya dalam laman resmi pna.gov.ph, Jumat (24/9/2021).
POGO merupakan sebutan resmi untuk perusahaan perjudian online yang beroperasi di dalam negeri dan menawarkan layanannya ke luar Filipina. Dalam menjalankan usaha, POGO wajib membuat lisensi usaha kepada Phillipine Amusement and Gaming Corporation (PACGOR).
Kehadiran POGO membuat industri perjudian berkembang pesat di Filipina. Namun demikian, akibat kekosongan hukum pajak, industri ini harus menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemerintah kehilangan potensi pajak.
Salceda menjelaskan kondisi industri POGO saat ini menyusut hingga 50% sejak Covid-19 melanda Filipina. Untuk itu, ia berharap dengan dibentuknya regulasi ini dapat membantu pemulihan industri POGO ke depannya
Salceda memperkirakan nilai potensi setoran pajak dari POGO mencapai PHP15,73 miliar atau sekitar Rp4,44 triliun pada tahun pertama. Untuk lima tahun ke depan, ia memperkirakan setoran pajak yang bisa diraup mencapai PHP144,54 miliar atau Rp40,83 triliun.
Pendapatan yang diterima dari pajak POGO nantinya akan dialokasikan untuk tiga hal. Pertama, 60% setoran pajak untuk mendukung implementasi UU Perawatan Kesehatan Universial. Kedua, 20% akan diberikan untuk program peningkatan fasilitas kesehatan. Ketiga, 20% diberikan untuk proyek yang mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan. (vallen/rig)
