Mayoritas Wajib Pajak Justru Tidak Ajukan Insentif dan Restitusi

DUBLIN, DDTCNews – Sebagian besar wajib pajak Irlandia justru memilih tidak memanfaatkan insentif dan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah.

Manajer Pajak Konsumen Taxback.com Mirian Ryan mengatakan sebanyak 66% dari 3.200 responden wajib pajak tidak memanfaatkan insentif pajak dan fasilitas restitusi. Menurutnya, hasil penelitian ini menggambarkan perilaku wajib pajak pada masa pandemi Covid-19.

"Tidak cukup banyak orang yang mengeklaim kembali pajaknya [mengajukan restitusi]," katanya dikutip pada Selasa (30/3/2021).

Ryan menuturkan ada 3 alasan wajib pajak masih enggan memanfaatkan insentif pajak. Sebanyak 48% dari responden yang memilih tidak memanfaatkan fasilitas pajak mengaku takut ditagih lebih banyak pajak pada masa mendatang.

Kemudian, sebanyak 29% wajib pajak merasa tidak berhak mendapatkan insentif atau mengajukan restitusi kepada pemerintah. Selanjutnya, sebanyak 20% responden mengatakan proses pengajuan insentif pajak dan restitusi terlalu rumit atau memakan waktu lama.

Hasil penelitian secara jelas menggambarkan banyak wajib pajak tidak menyadari hak perpajakannya. Menurutnya, pemerintah banyak memberikan fasilitas pajak seperti opsi restitusi atas pajak yang dibayar masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta kredit pajak bagi yang memiliki pengurus rumah tangga.

“Meskipun dapat dimengerti mengingat pajak adalah bidang yang rumit. Namun, kami menyoroti pentingnya menciptakan kesadaran yang lebih besar pada masyarakat umum tentang adanya kebijakan keringanan pajak," terangnya.

Ryan menambahkan dalam 5 tahun terakhir, tidak banyak lonjakan wajib pajak yang secara sadar ingin membayar pajak dengan adil. Sementara itu, masih banyak wajib pajak yang merasa khawatir ketika harus berurusan dengan otoritas pajak.

"Mendapatkan pengetahuan adalah cara terbaik untuk mengatasi semua ketakutan tentang mengajukan klaim kepada otoritas. Jutaan euro hak melakukan restitusi tidak diklaim oleh publik. Jadi, itu adalah hak yang penting dan publik harus sadar dan terlibat lebih luas," imbuhnya, seperti dilansir echolive.ie. (kaw)