Wacana Pajak Kekayaan Bergulir, Bos Amazon Bisa Kena Pajak U$2 Miliar

SEATTLE, DDTCNews - Mantan CEO Amazon Jeff Bezos bisa menanggung beban pajak sebesar US$2 miliar per tahun bila parlemen negara bagian Washington benar-benar mengesahkan rancangan beleid pajak kekayaan.

Tak hanya Bezos, orang-orang kaya yang tinggal di Washington seperti Pendiri Microsoft Bill Gates, mantan istri Bezos yakni MacKenzie Scott, dan mantan CEO Microsoft Steve Ballmer juga akan menanggung beban yang besar akibat pajak tersebut.

"Empat orang tersebut diperkirakan akan menyumbang 97% dari total potensi penerimaan dari pajak kekayaan bila pajak tersebut benar-benar diterapkan," tulis Vice President of State Projects Tax Foundation Jared Walczak dalam artikelnya, dikutip Selasa (9/2/2021).

Merujuk pada laporan cnbc.com, Bezos memiliki kekayaan mencapai US$200 miliar, sedangkan Gates diperkirakan memiliki kekayaan hingga US$135 miliar. Bila tarif pajak kekayaan sebesar 1% benar-benar dikenakan, maka pajak yang dikenakan bisa mencapai US$1,3 miliar.

Adapun Ballmer dan Scott diperkirakan hanya akan membayar pajak kekayaan masing-masing sebesar US$870 juta dan US$600 juta bila pajak tersebut benar-benar dikenakan.

Seperti diketahui, pajak kekayaan di Washington rencananya akan dikenakan dengan tarif 1% atas setiap kekayaan di atas US$1 miliar. Wacana pajak kekayaan ini mulai bergulir di parlemen negara bagian dan awalnya diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat, Noel Frame.

Menurut Walczak, rencana pengenaan pajak kekayaan ini adalah wacana yang mubazir. Pasalnya, orang kaya yang berpotensi dikenai pajak ini cukup pindah tempat tinggal ke negara bagian lain guna menghindari pajak kekayaan tersebut.

Pada ujungnya, kebijakan ini malah berpotensi menggerus penerimaan pajak. "Migrasi tersebut tidak hanya menggagalkan tujuan pengenaan pajak kekayaan, melainkan juga akan menggerus basis pajak Washington lainnya," tulis Walczak.

Walczak mengatakan orang-orang kaya di Washington selama ini telah memberikan sumbangsih besar terhadap penerimaan baik bagi negara bagian maupun bagi pemerintah pada tingkat lokal. Oleh karena itu, pengenaan pajak kekayaan masih belum diperlukan. (Bsi)