BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam kembali mengusulkan perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dari yang seharusnya berakhir pada Desember 2024.
Kemenkeu menyatakan perpanjangan periode pemangkasan tarif PPN setidaknya perlu diberikan hingga Juni 2025. Hal ini bertujuan menjaga kinerja kinerja perekonomian pada tahun depan.
"Pemotongan tarif pajak telah memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dan ekonomi," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Kamis (21/11/2024).
Pemotongan tarif PPN diberikan sebesar 2 poin persen dari 10% menjamenjadi 8%. Kebijakan ini diberikan sejak 2022 dan beberapa kali dilakukan perpanjangan.
Perpanjangan periode insentif ini terakhir kali dilakukan pada semester II/2024.
PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu. Penurunan tarif PPN tidak akan diberikan pada beberapa sektor usaha termasuk perbankan dan keuangan, real estat, pertambangan, bahan kimia, dan asuransi karena sektor usaha tersebut dianggap tidak membutuhkan insentif PPN untuk tumbuh.
Sejak diberikan pada 2022, nilai insentif yang diberikan pemerintah telah mencapai VND123,8 triliun atau sekitar Rp77,6 triliun.
Kemenkeu menyatakan perpanjangan periode pemangkasan tarif PPN akan mengurangi penerimaan negara senilai VND25 triliun atau Rp15,6 triliun. Namun, kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat serta membantu pemulihan dunia usaha.
"Terdapat tantangan dari dalam dan luar negeri yang dapat berdampak negatif terhadap target pertumbuhan Vietnam pada 2025," bunyi pernyataan Kemenkeu dilansir vietnamnews.vn.
Kemenkeu turut melaporkan dampak pemangkasan tarif PPN menjadi 8% telah berkontribusi pada peningkatan penjualan eceran dan layanan sebesar 19,8% secara tahunan. Sementara pada 2023, kebijakan ini mampu meningkatkan penjualan eceran dan layanan sebesar 9,6%. (sap)
