BERITA TERKINI
Ilustrasi.
DUBLIN, DDTCNews - Pengusaha yang tergabung dalam beberapa asosiasi di Irlandia meminta pemerintah mengembalikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 13,5% menjadi 9% untuk layanan yang berhubungan dengan makanan seperti hotel dan restoran.
Pengusaha menilai kenaikan tarif PPN telah menyebabkan beban yang ditanggung industri hotel dan restoran makin berat. Pernyataan ini disampaikan oleh Konfederasi Industri Pariwisata Irlandia (ITIC), Asosiasi Restoran Irlandia (RAI), Federasi Vintners Irlandia (VFI), Federasi Hotel Irlandia (IHF) dan Asosiasi Penjual Anggur Berlisensi (LVA).
"Kenaikan PPN pada September lalu harus ditinjau kembali dalam APBN mendatang mengingat dampak buruknya terhadap bisnis perhotelan, yang banyak di antaranya sedang menghadapi tekanan keuangan," bunyi pernyataan pengusaha, dikutip pada Senin (15/7/2024).
Pengusaha menyatakan pengusaha hotel dan restoran sedang berjuang menghadapi margin yang sangat tipis serta penurunan profitabilitas akibat biaya operasional yang terus meningkat. Hal ini salah satunya juga didorong oleh kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk serangkaian kenaikan biaya terkait ketenagakerjaan yang diberlakukan secara berturut-turut.
Pengusaha berharap pemerintah memberikan insentif karena perhotelan dan restoran menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, insentif juga dibutuhkan untuk memastikan pelaku usaha mampu bertahan menghadapi laju inflasi yang diproyeksi berlanjut hingga 12 bulan mendatang.
Kenaikan tarif PPN 13,5% dinilai telah menaikkan biaya layanan di bidang hotel dan restoran sehingga keuntungan pelaku usaha makin menipis dan menurunkan daya saing.
"Saat ini penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk membantu industri pariwisata mendapatkan pijakan yang lebih stabil. Minimal, tarif PPN untuk layanan terkait makanan harus dikembalikan sebesar 9%," bunyi pernyataan pengusaha dilansir corkindependent.com.
Pemerintah Irlandia mulai mengenakan tarif PPN 9% untuk layanan yang berhubungan dengan makanan pada 1 November 2020, dari normalnya 13,5%. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap pandemi Covid-19.
Kebijakan tarif PPN 9% telah beberapa kali diperpanjang, tetapi kemudian diputuskan berakhir pada 31 Agustus 2023. (sap)
