BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berjanji untuk memperbaiki administrasi perpajakan. Tujuannya, memberikan kemudahan berusaha bagi wajib pajak.
Marcos mengatakan pemerintah telah mendengarkan masukan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing berusaha di Filipina. Menurutnya, perbaikan juga bakal turut dilaksanakan dari sisi administrasi perpajakan agar lebih memberikan kepastian.
"Kami sedang berupaya memperkuat sistem administrasi perpajakan, serta menyediakan insentif fiskal sebagai intervensi strategis," katanya saat bertemu Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce & Industry Inc. (FFCCCII), dikutip pada Sabtu (10/6/2023).
Marcos mengatakan pemerintahan berupaya memperbaiki daya saing usaha di Filipina. Menurutnya, perbaikan iklim usaha dilaksanakan melalui berbagai sisi, terutama penyederhanaan regulasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi.
Sejak menjabat sebagai presiden pada 2022, Marcos memberikan perhatian yang besar mengenai reformasi perpajakan. Dia pun berjanji melaksanakan reformasi kebijakan pajak sehingga Filipina dapat menjadi negara tujuan investasi yang menarik.
Dia kemudian meminta FFCCCII turut aktif mendukung langkah reformasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Menurutnya, reformasi tersebut diharapkan mampu akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi bisnis, masyarakat, dan negara.
"Kemitraan dengan sektor swasta telah secara aktif diupayakan dan diperkuat sehingga Anda mainkan dalam pembangunan kami," ujarnya dilansir business.inquirer.net.
Reformasi pajak di Filipina mulai digencarkan sejak era pemerintahan Rodrigo Duterte, dengan 4 paket undang-undang. Paket pertama reformasi pajak yakni UU Nomor 10963 tentang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi telah disahkan kongres pada 2016 dan ditandatangani Presiden Duterte pada 2017.
Setelahnya, ada UU Nomor 11534 tentang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE).
Sementara itu, masih ada RUU yang belum diselesaikan yakni RUU Reformasi Penilaian dan Valuasi Properti Riil serta RUU Perpajakan Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan. Pembahasan kedua RUU tersebut kini dilanjutkan oleh pemerintahan Marcos. (sap)
