AUSTRALIA

Pemerintah Diminta Majukan Rencana Pemangkasan Pajak Jadi 2020

Redaksi DDTCNews
Rabu, 25 September 2019 | 11.54 WIB
Pemerintah Diminta Majukan Rencana Pemangkasan Pajak Jadi 2020

Ilustrasi. 

CANBERRA, DDTCNews – Tekanan kepada pemerintah federal meningkat. Pemerintah diminta memajukan rencana pemangkasan pajak yang semula pada 2022 menjadi tahun depan.

Nathan Lim, Kepala Manajemen Penelitian Morgan Stanley berpendapat ada lebih dari 50% peluang bahwa pemotongan pajak tersebut akan dilaksanakan pada tahun depan. Langkah ini akan memberikan tambahan ribuan dolar kepada jutaan orang Australia.

“Pemangkasan pajak baru-baru ini hingga 1.080 dolar Australia [sekitar Rp10,3 juta] per orang – saat ini sedang dibayar sekaligus melalui pengembalian pajak – dilakukan terhadap lebih dari 10 juta warga Australia dan menelan biaya pemerintah 7 miliar dolar Australia [sekitar Rp66,9 triliun],” katanya.

Pada pemotongan pajak di fase kedua nanti pasti akan menelan biaya lebih dari 3 kali lipat. Hal ini termasuk kenaikan batas atas tarif pajak marjinal 32,5% dari 90.000 menjadi 120.000 dolar Australia. Selain itu, ada kenaikan 19% batas atas tarif pajak dari 37.000 ke 45.000 dolar Australia.

Mr Lim mengungkapkan bahwa pemotongan pajak penghasilan tersebut memang dibutuhkan Negeri Kanguru karena pertambangan dan konstruksi sudah tidak lagi menjadi tren di negara tersebut. Selain itu, tingkat pengangguran kemungkinan akan naik.

Selain itu, Morgan Stanley memperkirakan pemerintah federal akan = mengajukan pemotongan pajak lebih awal sebagai bentuk dan upaya pemerintah untuk memberi stimulus terhadap perekonomian di Australia.

Pemerintah Federal sebenarnya merencanakan untuk memajukan pemotongan pajak, tetapi terdapat beberapa kendala dari sisi politik. Dari pertimbangan politik, penundaan lebih dipilih meskipun ada latar belakang ekonomi yang cukup kuat.

Kepala Ekonom BetaShares David Bassanese mengungkapkan sebenarnya hal tersebut merupakan ide yang bagus karena lebih awal melaksanakan pemotongan akan lebih baik karena kasus perekonomian tersebut harus disoroti.

“Akan tetapi ada hambatan politik sehingga peluang pembahasan rencana baru bisa dieksekusi mendekati Pemilu,” katanya, seperti dilansir news.com.au. (MG-avo/kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.