Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu memberikan edukasi kepada pengusaha kena pajak (PKP) terkait dengan penggunaan aplikasi e-faktur pada 19 Januari 2023.
Petugas dari KP2KP Bontosunggu Sugialda Yustin mengatakan edukasi diberikan kepada PKP yang baru dikukuhkan, yaitu Saharuddin selaku operator PT. Putra Pradayudha Rezki. Adapun perusahaan bergerak di bidang surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah.
“Tujuan wajib pajak datang adalah untuk berkonsultasi terkait dengan kewajiban perpajakan sebagai PKP yang baru dikukuhkan. Salah satunya mengenai penggunaan aplikasi e-faktur,” katanya dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Kamis (9/2/2023).
Sugialda menjelaskan terdapat hal-hal yang harus disiapkan PKP sebelum menggunakan aplikasi e-faktur antara lain sertifikat elektronik (sertel), kode keamanan e-nofa, passphrase, dan kode aktivasi akun e-faktur.
Kemudian, lanjutnya, PKP juga diberikan penjelasan mengenai tata cara registrasi pada aplikasi e-faktur. Dia menjelaskan PKP harus mengeluarkan dan melaporkan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi e-faktur.
Selain itu, PKP juga mendapat penjelasan mengenai pelaporan SPT Masa PPN. Sugialda berharap PKP dapat patuh dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya sehingga terhindari dari sanksi administrasi ke depannya.
PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU No. 8/1984 tentang PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Pengusaha diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud. (rig)