BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BATU, DDTCNews - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu menetapkan AFR dan J sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Kasi Intel Kejari Kota Batu Edi Sutomo mengatakan AFR merupakan staf analis pajak di Bapenda Kota Batu, sedangkan J merupakan tersangka dari pihak swasta. Tindak pidana diduga dilakukan oleh AFR dan J pada tahun 2020.
"Tersangka J ini bekerja sama dan memberikan sejumlah uang kepada tersangka AFR untuk kepentingan penurunan BPHTB," katanya, dikutip pada Jumat (9/9/2022).
AFR selaku staf analis pajak memiliki akses terhadap aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop). Melalui aplikasi tersebut, AFR mengubah nilai jual objek pajak (NJOP), membuat nomor objek pajak (NOP) baru, dan mencetak surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB baru dengan cara yang menyalahi ketentuan.
Kemudian, tersangka J berperan sebagai makelar. Tersangka J memberikan sejumlah uang kepada AFR untuk menurunkan BPHTB. Selaku makelar, J juga mendapatkan keuntungan dari penurunan BPHTB tersebut.
“Akibat perbuatan tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian Rp1,08 miliar. Kerugian itu bersumber dari selisih antara BPHTB dan PBB yang telah ditetapkan oleh Pemkot Batu dengan yang telah diubah oleh tersangka," ujar Edi seperti dilansir malangtimes.com.
Dalam kasus tersebut, Kejari Kota Batu melakukan pemeriksaan terhadap 53 saksi yang terdiri dari ASN di lingkungan Pemkot Batu, PPAT, dan wajib pajak.
Hasil pemeriksaan terhadap saksi dan database Sismiop menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (3) Perda Kota Batu 7/2019 dan Pasal 15 ayat (3) Perwali 54/2020. (rig)
