BERITA TERKINI
PALEMBANG, DDTCNews - Pemkot Palembang, Sumatera Selatan, telah menghimpun penerimaan pajak daerah senilai Rp1,44 triliun hingga 15 Desember 2025. Jumlah itu baru mencapai 80% dari target dalam APBD 2025 yang ditetapkan Rp1,80 triliun.
Sekda Kota Palembang Afrizal Hasyim mengatakan pemkot amat bergantung pada pendapatan dari sektor pajak daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Sejalan dengan itu, dia berpesan agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan segera melunasi tunggakan pajak ke kas daerah.
"Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu sangatlah vital," ujarnya, dikutip pada Rabu (17/12/2025).
Afrizal menyampaikan wajib pajak yang selama ini sudah patuh tentunya akan akan diganjar dengan penghargaan. Pemkot Palembang memberikan piagam dan plakat kepada 10 wajib pajak patuh dan teladan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Tidak hanya wajib pajak, Pemkot Palembang juga memberikan penghargaan kepada mitra pembayaran pajak serta perangkat daerah pelaksana. Ajang apresiasi diberikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak 2025.
"Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk terima kasih dari Pemkot Palembang kepada wajib pajak yang telah membayar pajak bumi dan bangunan [PBB], serta pajak daerah lainnya secara tepat waktu," ungkap Afrizal.
Senada, Kepala Bapenda Kota Palembang Marhaen berharap pemberian penghargaan dapat memotivasi masyarakat agar makin patuh membayar pajak. Dia juga mengapresiasi para camat dan lurah yang bekerja sama menumbuhkan kesadaran warga untuk membayar pajak tepat waktu.
Dia menegaskan uang pajak dari masyarakat akan digunakan untuk melaksanakan program pembangunan kota. Contoh, dana pajak akan dipakai untuk membiayai berbagai program strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal.
"Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan penting. Setiap rupiah yang dibayarkan memiliki peran besar dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang optimal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Marhaen dilansir rakyatpembaruan.com. (dik)
