SIMPAD, Solusi Integrasi Sistem Pajak Daerah

RANTAU PRAPAT, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Labuhanbatu menggelar acara sosialisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPAD) untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah.

Kepala Bapenda Tommy Harahap menjelaskan jenis pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota merupakan potensi besar bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, sehingga perlu didukung dengan sistem teknologi dan sarana lainnya.

"Potensi pajak yang dimiliki akan dapat dicapai secara optimal jika proses pengelolaan pajak yang dilaksanakan oleh daerah didukung berbagai perangkat mulai dari regulasi, perjanjian kerja sama dengan institusi lain, standar operasional, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung," jelasnya di Aula Kantor Bapenda Labuhanbatu, Kamis (11/10/2018).

Sebagaimana diatur dalam UU PDRD, pemerintah kabupaten/kota memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola 11 jenis pajak daerah,  yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tommy memaparkan SIMPAD merupakan salah satu sarana pendukung berbasis teknologi informasi yang dapat membantu daerah dalam mengelola pajak daerah secara optimal. Penerapan sistem informasi manajemen pajak daerah akan mengotomatisasi sebagian pekerjaan daerah sehingga waktu kerja dan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah menjadi lebih optimal.

Selain itu, dengan penerapan sistem informasi manajemen ini maka fungsi pemantauan, pengawasan dan pembukaan/pelaporan penerimaan pajak akan menjadi lebih mudah dilakukan.

“Jadi, maksud dan tujuan dari pengadaan software sistem informasi manajemen pajak daerah ini adalah terimplementasinya SIMPAD sebagai alat bantu berbasis teknologi informasi yang mampu memudahkan dalam optimalisasi pengelolaan pajak daerah baik dari percepatan proses kerja, akuntabilitas, hingga standarisasi prosedur kerja," katanya dilansir dari gosumut.

Tommny menambahkan sistem itu akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah.  Dia berharap melalui sistem ini pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dapat meningkat.

"Kita berharap ke depan, setelah diberlakukannya aplikasi tersebut, pendapatan daerah dapat meningkat, " tutupnya. (Amu)