Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Bergegas di Tengah Perubahan Dunia Pajak

A+
A-
20
A+
A-
20
Bergegas di Tengah Perubahan Dunia Pajak

MENGETAHUI angka-angka yang sering disajikan dalam berbagai proyeksi perekonomian memang penting. Namun, untuk pelaku ekonomi, pemahaman berbagai agenda yang kemungkinan terjadi juga tidak kalah pentingnya. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks pajak.

Dalam Fokus Akhir Tahun kali ini, DDTCNews mengambil tema Bergegas di Tengah Perubahan Dunia Pajak. DDTCNews ingin memberikan gambaran outlook pajak di Indonesia pada 2023, tanpa menghilangkan konteks situasi global yang turut berpengaruh.

Secara singkat, di tengah ketidakpastian ekonomi, lanskap pajak terus bergerak dinamis. Terjadinya pandemi Covid-19 juga turut memengaruhi keputusan yang diambil pemangku kebijakan, baik dalam tataran regulasi maupun sistem administrasi perpajakan. Contohnya, digitalisasi dalam proses bisnis.

Baca Juga: Mengemas Ulang Insentif Pajak, Hadapi Dinamika Lanskap Pajak Global

Di Indonesia, ada sejumlah pekerjaan rumah pemerintah pada 2023. Pertama, digitalisasi administrasi perpajakan. Hal ini menyangkut pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Tahapan proses pada tahun depan menjadi penentu sebelum diimplementasikan pada 2024.

Masih terkait dengan digitalisasi administrasi perpajakan, ada penguatan compliance risk management (CRM) dan business intelligence yang terus dilakukan pada 2023. Terlebih, keduanya mengambil peran krusial dalam coretax system.

Kedua, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam konteks ini, penerbitan dan implementasi aturan turunan harus dilakukan. Wajib pajak juga perlu kepastian terkait dengan beberapa kebijakan, termasuk fasilitas PPN, PPh atas natura, penunjukkan pihak ketiga, dan lainnya.

Baca Juga: Meninjau Kembali Insentif Pajak, Memacu Daya Saing

Sejalan dengan hal tersebut, baik pemerintah maupun wajib pajak juga akan masuk dalam masa transisi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Segala urusan administrasi harus sudah selesai pada 2023 sebelum implementasi penuh pada 2024.

Masih terkait dengan UU HPP, kepastian mengenai pajak karbon dan ekstensifikasi cukai juga perlu diberikan. Terkait dengan pajak karbon, selain dari aspek kebijakan dan administrasi pajak, pemerintah perlu bergegas mempersiapkan pasar karbon.

Ketiga, implementasi UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga perlu bergegas karena penyesuaian perda pajak dan retribusi daerah harus dilakukan sebelum 5 Januari 2024.

Baca Juga: Pemda, Manfaatkan Sisa Setahun

Selain itu, ada agenda penyusunan target penerimaan pajak yang mencerminkan potensi, perumusan skema insentif fiskal, serta persiapan administrasi pajak daerah yang berlandaskan pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan daerah sebagaimana amanat dari UU HKPD

Keempat, antisipasi perkembangan konsensus global. Pada 2023, pemerintah juga perlu mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terkait dengan perkembangan pencapaian kesepakatan solusi 2 pilar OECD/G-20, termasuk dampak dari pajak minimum global terhadap rezim pemberian insentif pajak.

Bagi pemerintah, sejumlah agenda tersebut harus dapat diselesaikan dengan baik pada 2023. Ada beberapa agenda yang berdampak secara langsung terhadap kinerja penerimaan. Namun, ada pula pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memberikan kepastian jangka panjang.

Baca Juga: Berharap Proses Panjang Perda Pajak Daerah Berakhir Manis

Penyelesaian terhadap berbagai pekerjaan rumah tersebut juga penting bagi wajib pajak. Selain perlu berpartisipasi memberikan masukan, wajib pajak dapat bersiap-siap dengan berbagai perubahan.

Dalam Fokus Akhir Tahun kali ini, DDTCNews membagi topik ke dalam beberapa edisi yang akan terbit 2 kali seminggu (Selasa dan Kamis). DDTCNews juga akan menyajikan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang kredibel memberikan penjelasan kepada publik. Pada edisi perdana, DDTCNews menyajikan hasil wawancara dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Selamat membaca!


Baca Juga: Menanti Ramuan Perda Pajak dalam Memacu Penerimaan Daerah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Fokus Akhir Tahun 2022, Bergegas di Tengah Perubahan Dunia Pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 Desember 2022 | 11:31 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Reformasi Perpajakan (Tax Reform)?

Selasa, 20 Desember 2022 | 11:24 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Kepastian dan Efisiensi Penting untuk Wajib Pajak’

Selasa, 20 Desember 2022 | 11:17 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Pajak 2023: Mengamankan Penerimaan dan Melanjutkan Reformasi

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham