Berita
Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR
Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Belum Semua Pekerja Terima Subsidi Gaji, Begini Penjelasan Kemenaker

A+
A-
1
A+
A-
1
Belum Semua Pekerja Terima Subsidi Gaji, Begini Penjelasan Kemenaker

Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Bidang Ekonomi Reza Hafiz. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah tahap pertama bagi pekerja yang bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.

Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Bidang Ekonomi Reza Hafiz mengatakan penyaluran subsidi upah dilakukan dengan menyesuaikan data pekerja yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, data kembali diperiksa agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

"Kami dalam Permenaker mencoba dengan best effort agar tidak tumpah tindih," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Jokowi: Aktivitas Outdoor Tidak Padat Orang Boleh Tak Pakai Masker

Reza mengatakan pemerintah melalui KPPN telah mentransfer dana senilai total Rp947,49 miliar kepada bank penyalur untuk teruskan kepada 947.499 orang pekerja. Daftar penerima berasal dari data 1 juta pekerja yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemenaker pada tahap pertama.

Dia menjelaskan selisih angka antara data BPJS Ketenagakerjaan dan penerima subsidi upah terjadi karena Kemenaker melakukan verifikasi ulang data tersebut. Dalam proses tersebut, Kemenaker menemukan beberapa pekerja calon penerima telah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, seperti kartu prakerja dan bantuan produktif ultramikro (BPUM).

Menurut Reza, proses penyaluran subsidi upah masih akan terus berlanjut. Dia menyebut pemerintah telah mengalokasikan dana Rp8,8 triliun untuk memberikan subsidi upah kepada sekitar 8,7 juta pekerja tahun ini.

Baca Juga: THR Kena Potong Pajak, Kemenaker Ingatkan Para Pekerja

Proses pemeriksaan data dan penyaluran dana subsidi upah di Kemenaker ditargetkan rampung pada September 2021. Meski demikian, proses penyaluran dari bank penyalur kepada para penerima bisa berlangsung lebih lama sehingga ditetapkan batasnya pada Desember 2021.

Reza menambahkan penyaluran dana subsidi upah kepada pekerja akan sangat bergantung pada keaktifan rekening calon penerima, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Misalnya pada pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara, harus membuat dan mengaktifkannya terlebih dulu.

"Paling maksimal Desember sebelum kami tarik lagi uangnya untuk dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Baca Juga: Subsidi Gaji Rp1 Juta Segera Cair! Kemnaker Kebut Teknis Penyaluran

Saat ini Kemenaker tengah merancang program sosialisasi bantuan subsidi upah, termasuk petunjuk teknisnya. Sosialisasi akan dilakukan dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan serta menyasar dunia usaha dan serikat pekerja.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2021 yang mengatur pemberian subsidi upah bagi para pekerja. Permenaker 16/2021 mengatur 5 kriteria pekerja yang memenuhi persyaratan memperoleh subsidi upah.

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK). Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021. Ketiga, warga mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Baca Juga: Pengumuman! Pemerintah Turunkan PPKM di Jabodetabek ke Level 2

Keempat, warga bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah. Terakhir, warga yang diutamakan bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan Kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberian bantuan subsidi upah tersebut diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro. Nilai bantuannya sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus. (kaw)

Baca Juga: Pengumuman! Pemerintah Naikkan Level PPKM DKI Jakarta ke Level 3
Topik : subsidi gaji, subsidi upah, PPKM, PPKM Level 4, PPKM Level 3, PPKM darurat, Kemenaker

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 November 2021 | 16:37 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru 65%, Begini Perinciannya

Kamis, 11 November 2021 | 13:41 WIB
PERMENAKER 21/2021

Aturan Baru! Syarat Penerima Subsidi Gaji atau Upah Dilonggarkan

Selasa, 09 November 2021 | 09:53 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sisa 2 Bulan, Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Baru 61,3%

Senin, 08 November 2021 | 16:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 22 November, Kasus Turun 99,5%

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu