Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Belum Semua Pekerja Terima Subsidi Gaji, Begini Penjelasan Kemenaker

A+
A-
1
A+
A-
1
Belum Semua Pekerja Terima Subsidi Gaji, Begini Penjelasan Kemenaker

Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Bidang Ekonomi Reza Hafiz. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah tahap pertama bagi pekerja yang bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.

Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Bidang Ekonomi Reza Hafiz mengatakan penyaluran subsidi upah dilakukan dengan menyesuaikan data pekerja yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, data kembali diperiksa agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

"Kami dalam Permenaker mencoba dengan best effort agar tidak tumpah tindih," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Insentif Perpajakan Perlu Diperluas

Reza mengatakan pemerintah melalui KPPN telah mentransfer dana senilai total Rp947,49 miliar kepada bank penyalur untuk teruskan kepada 947.499 orang pekerja. Daftar penerima berasal dari data 1 juta pekerja yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemenaker pada tahap pertama.

Dia menjelaskan selisih angka antara data BPJS Ketenagakerjaan dan penerima subsidi upah terjadi karena Kemenaker melakukan verifikasi ulang data tersebut. Dalam proses tersebut, Kemenaker menemukan beberapa pekerja calon penerima telah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, seperti kartu prakerja dan bantuan produktif ultramikro (BPUM).

Menurut Reza, proses penyaluran subsidi upah masih akan terus berlanjut. Dia menyebut pemerintah telah mengalokasikan dana Rp8,8 triliun untuk memberikan subsidi upah kepada sekitar 8,7 juta pekerja tahun ini.

Baca Juga: Bank Indonesia Kembali Buka Layanan Uang Rupiah Per 8 Oktober

Proses pemeriksaan data dan penyaluran dana subsidi upah di Kemenaker ditargetkan rampung pada September 2021. Meski demikian, proses penyaluran dari bank penyalur kepada para penerima bisa berlangsung lebih lama sehingga ditetapkan batasnya pada Desember 2021.

Reza menambahkan penyaluran dana subsidi upah kepada pekerja akan sangat bergantung pada keaktifan rekening calon penerima, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Misalnya pada pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara, harus membuat dan mengaktifkannya terlebih dulu.

"Paling maksimal Desember sebelum kami tarik lagi uangnya untuk dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Baca Juga: PPKM Kembali Diperpanjang Hingga 2 Pekan, Begini Penyesuaiannya

Saat ini Kemenaker tengah merancang program sosialisasi bantuan subsidi upah, termasuk petunjuk teknisnya. Sosialisasi akan dilakukan dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan serta menyasar dunia usaha dan serikat pekerja.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2021 yang mengatur pemberian subsidi upah bagi para pekerja. Permenaker 16/2021 mengatur 5 kriteria pekerja yang memenuhi persyaratan memperoleh subsidi upah.

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK). Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021. Ketiga, warga mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Baca Juga: Level PPKM Turun, Pemda Mulai Kejar Setoran Pajak Daerah

Keempat, warga bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah. Terakhir, warga yang diutamakan bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan Kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberian bantuan subsidi upah tersebut diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro. Nilai bantuannya sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus. (kaw)

Baca Juga: Catat! Jumlah Penerima Subsidi Gaji Bertambah 1,79 Pekerja
Topik : subsidi gaji, subsidi upah, PPKM, PPKM Level 4, PPKM Level 3, PPKM darurat, Kemenaker

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Agustus 2021 | 16:00 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Menteri Tjahjo Terbitkan Surat Edaran Soal Sistem Kerja ASN Terbaru

Senin, 23 Agustus 2021 | 20:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Diperpanjang, Jokowi Beberkan Sejumlah Penyesuaian Kegiatan

Senin, 16 Agustus 2021 | 21:02 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19

Diperpanjang Lagi, PPKM di Jawa dan Bali Sampai 23 Agustus 2021

Selasa, 10 Agustus 2021 | 19:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Kuartal III/2021 Diestimasi Lebih Berat, Jokowi: Harus Waspada

berita pilihan

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif