Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Belum Ada Surat Keterangan, UMKM Bisa Manfaatkan PPh Final DTP?

A+
A-
8
A+
A-
8
Belum Ada Surat Keterangan, UMKM Bisa Manfaatkan PPh Final DTP?

Pertanyaan:
PERKENALKAN saya Rudi. Saat ini, saya tengah merintis usaha kecil di sektor kuliner di Bandung. Saat ini, omzet usaha saya masih berada di bawah Rp4,8 miliar. Untuk itu, saya berencana memanfaatkan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun demikian, saat ini saya belum memiliki surat keterangan. Apakah saya masih bisa memanfaatkan insentif tersebut? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Rudi atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, kita dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 9/2021).

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (3) PMK 9/2021, insentif PPh final DTP diberikan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

Normalnya, penghasilan tersebut dikenai PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Kemudian, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PMK 9/2021, PPh final dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut Pajak.

Dalam hal ini, surat keterangan dibutuhkan apabila Bapak melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) PMK 9/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP, Bapak harus menunjukkan surat keterangan apabila terdapat transaksi yang dilakukan dengan pemotong atau pemungut pajak.

Dengan menunjukkan surat keterangan tersebut, berdasarkan pada Pasal 5 ayat (6) PMK 9/2021, pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak.

Adapun surat keterangan yang dimaksud adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (1) s.d ayat (3) PMK 9/2021 diatur ketentuan sebagai berikut:

“(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Laporan Realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak.

(3) PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.”

Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (5) PMK 9/2021 dinyatakan sebagai berikut:

Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan dan terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, apabila Bapak belum memiliki surat keterangan, Bapak tetap dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP dengan syarat menyampaikan laporan realisasi. Laporan realisasi tersebut dianggap sebagai pengajuan surat keterangan dan apabila memenuhi persyaratan, KPP akan menerbitkan surat keterangan yang dimaksud.

Namun demikian, perlu dicatat, sebelum Bapak memiliki surat keterangan, atas penghasilan usaha Bapak yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh umumnya akan tetap dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai informasi, sesuai dengan PMK 9/2021, insentif ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 9/2021, PPh final DTP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:11 WIB
UNIVERSITAS TRISAKTI

Kanwil DJP Jakarta Barat dan Usakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tren Kenaikan Harga Komoditas, DJP Bakal Lakukan Dinamisasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 15:30 WIB
IHPS I/2022

BPK Sebut Insentif Pajak Rp15,3 Triliun Belum Dikelola secara Memadai

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya