Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Belanja Perpajakan 2020 Turun Meski Banyak Insentif, Ini Kata BKF

A+
A-
0
A+
A-
0
Belanja Perpajakan 2020 Turun Meski Banyak Insentif, Ini Kata BKF

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews - Kontraksi pertumbuhan ekonomi dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% pada tahun lalu memengaruhi kinerja belanja perpajakan pada 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan kontraksi perekonomian pada 2020 mencerminkan adanya penurunan aktivitas ekonomi dari berbagai sektor usaha. Dengan turunnya tarif PPh badan dari 25% ke 22%, benchmark pengukuran belanja perpajakan juga berubah.

“Penurunan benchmark ini tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ini alasan terbesar yang menceritakan belanja perpajakan relatif turun dibandingkan 2019," ujar Febrio, Rabu (18/8/2021).

Baca Juga: Tiba di Vienna, 3 Profesional DDTC Siap Timba Ilmu Pajak Internasional

Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2021, total belanja perpajakan pada 2020 tercatat senilai Rp234,9 triliun. Nilai tersebut mengalami kontraksi 13,7% bila dibandingkan dengan kinerja pada 2019 yang mencapai Rp272,1 triliun.

Meski demikian, size belanja perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan. Pada tahun lalu, total belanja perpajakan yang digelontorkan pemerintah mencapai 1,7% PDB, lebih tinggi dari kinerja pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar 1,5% PDB.

Febrio mengatakan peningkatan rasio belanja perpajakan terhadap PDB menunjukkan belanja perpajakan masih tetap bekerja untuk membantu perekonomian meski secara nominal mengalami penurunan.

Baca Juga: Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

"Pada tahun-tahun sebelumnya tidak banyak berubah, sekitar 1,5% PDB. Artinya belanja perpajakan, walau resesi, tetap kuat untuk mendukung sektor usaha dan rumah tangga," ujar Febrio.

Selain akibat terkontraksinya perekonomian serta menurunnya tarif PPh badan yang menjadi benchmark, sebagian insentif pajak tidak diperhitungkan sebagai belanja perpajakan. Hal ini terutama pada insentif-insentif yang bersifat menunda penerimaan negara dan tidak menimbulkan revenue forgone.

Beberapa insentif pajak yang tidak termasuk dalam belanja perpajakan adalah pengurangan sebesar 50% angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor. (kaw)

Baca Juga: Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Topik : belanja perpajakan, insentif pajak, RAPBN 2022, BKF, Kemenkeu, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:20 WIB
UU HPP

Sanksi Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP Direvisi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:30 WIB
BELGIA

Otoritas Tambah Diskon Pajak Atas Sumbangan, LSM Panen Untung

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:21 WIB
AGENDA PAJAK

Himappa Unpad Gelar Kompetisi Paper, Poster, dan Video Kreatif Pajak

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA

Tiba di Vienna, 3 Profesional DDTC Siap Timba Ilmu Pajak Internasional

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?