KEBIJAKAN EKONOMI

Begini Ekonomi Berkeadilan Versi Menko Darmin

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Mei 2017 | 10:01 WIB
Begini Ekonomi Berkeadilan Versi Menko Darmin

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk menuju ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat dari kalangan bawah hingga atas. Konkretnya hal tersebut dilakukan seperti kebijakan transformasi anggaran, serta pemberian subsidi yang tepat sasaran.

"Pemerintah melakukan transformasi pada subsidi yang diubah menjadi pengeluaran infrastruktur untuk pendidikan, dan bantuan sosial sehingga pemanfaatan anggaran lebih tepat sasaran," ujarnya di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta, Selasa (30/5).

Darmin mengakui pembangunan infrastruktur Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal, sehingga transformasi subsidi dengan skema tersebut dianggap oleh segelintir masyarakat sebagai ide nekat yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi.

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

"Sudah lama disadari Indonesia sudah ketinggalan terlalu jauh. Namun, pemerintahan Pak Jokowi punya keteguhan sikap dan keberanian untuk memulai mengonsep subsidi menjadi pengeluaran yang produktif," ucapnya.

Tidak hanya itu, menurutnya keberanian dan keteguhan tersebut juga berdampak positif pada iklim investasi di Indonesia. Dampaknya yaitu dengan terbukanya peluang investor untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.

Bahkan, pemerintah juga merumuskan sektor fondasi ekonomi nasional seperti perikanan, pariwisata, dan manufaktur. Meski sektor fondasi ekonomi tersebut tidak bisa dirumuskan dengan tajam, tapi pemerintah berupaya menggenjot seluruh hal itu untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah menyadari dengan penerapan debirokratisasi dan deregulasi maka Indonesia akan menjadi tujuan investasi dari investor asing. "Jadi Indonesia akan semakin kompetitif dalam hal iklim investasi baik investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Rabu, 06 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Sri Mulyani Jamin Wariskan APBN yang Sehat kepada Menkeu Selanjutnya

Selasa, 27 Februari 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan Fiskal di Masa Transisi Harus Pertimbangkan Tantangan Global

Selasa, 20 Februari 2024 | 09:45 WIB PEMILU 2024

Sri Mulyani Beberkan Arahan Jokowi Soal Transisi ke Pemerintahan Baru

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT