Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Jum'at, 03 April 2020 | 18:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Begini Cara Obama Melawan Pencuri Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Cara Obama Melawan Pencuri Pajak

WASHINGTON, DDTCNews — Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan mengambil sedikitnya dua langkah taktis untuk memerangi praktik penghindaran pajak, sebagai respons kebijakan atas terungkapnya data-data keuangan Panama Papers.

Kedua langkah tersebut yaitu pertama, mengedarkan aturan final customer due diligence/ CDD (RIN 1506-AB25). Kedua, menerbitkan peraturan baru yang mampu membendung asing untuk mendirikan perusahaan cangkang/ shell companies (REG-127199-15).

“AS akan terus mencari cara memperbaiki sistem pajak agar menjadi lebih fair tanpa persetujuan kongres. Dunia sudah melihat penghindaran pajak sebagai permasalahan global, salah satu bentuknya adalah Panama Papers,” kata Obama di Washington, (6/5).

Baca Juga: Otoritas Berupaya Ungkap 150 Kasus Penghindaran Pajak

Obama menekankan sejak menapakkan kakinya di Gedung Putih, upaya melawan penghindaran dan penggelapan pajak telah menjadi prioritasnya. Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Keuangan AS melalui Financial Crimes Enforcement Network terus menyempurnakan peraturan CDD.

Dalam finalisasi aturan yang dikenal dengan sebutan RIN 1506-AB25 ini, lembaga keuangan diminta untuk melaporkan segala informasi yang terkait dengan pemilik shell companies sesungguhnya, yang terdaftar sebagai nasabah di lembaga keuangan tersebut.

Di AS, lembaga keuangan menjadi fasilitator orang pribadi maupun perusahaan untuk menghindari pajak atau bahkan menggelapkan pajak. Akibat perencanaan pajak yang agresif ini, antara lain dengan mendirikan shell companies, penghasilan mereka tidak dikenakan pajak dan cashflow-nya sulit dilacak.

Baca Juga: Panama Mulai Tukar Informasi Keuangan dengan 31 Yurisdiksi

Obama menambahkan lembaga keuangan seperti financial adviser, akuntan pribadi, konsultan pajak, bank dan penyedia jasa keuangan lainnya, harus mengambil tindakan yang lebih kooperatif dengan Pemerintah AS. “Sudah saatnya lembaga keuangan terbuka,” katanya.

Selain menyiapkan RIN 1506-AB25, AS juga merancang REG-127199-15 yang digunakan untuk menutup celah yang selama ini dieksploitasi penggelap pajak melalui pendirian shell companies diharapkan dapat tertutup. Melalui aturan baru ini, informasi beneficial owner harus dilaporkan. (Bsi)

Baca Juga: Negara Ini Kejar Pajak Rp542 Miliar dari Panama Papers

“AS akan terus mencari cara memperbaiki sistem pajak agar menjadi lebih fair tanpa persetujuan kongres. Dunia sudah melihat penghindaran pajak sebagai permasalahan global, salah satu bentuknya adalah Panama Papers,” kata Obama di Washington, (6/5).

Baca Juga: Otoritas Berupaya Ungkap 150 Kasus Penghindaran Pajak

Obama menekankan sejak menapakkan kakinya di Gedung Putih, upaya melawan penghindaran dan penggelapan pajak telah menjadi prioritasnya. Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Keuangan AS melalui Financial Crimes Enforcement Network terus menyempurnakan peraturan CDD.

Dalam finalisasi aturan yang dikenal dengan sebutan RIN 1506-AB25 ini, lembaga keuangan diminta untuk melaporkan segala informasi yang terkait dengan pemilik shell companies sesungguhnya, yang terdaftar sebagai nasabah di lembaga keuangan tersebut.

Di AS, lembaga keuangan menjadi fasilitator orang pribadi maupun perusahaan untuk menghindari pajak atau bahkan menggelapkan pajak. Akibat perencanaan pajak yang agresif ini, antara lain dengan mendirikan shell companies, penghasilan mereka tidak dikenakan pajak dan cashflow-nya sulit dilacak.

Baca Juga: Panama Mulai Tukar Informasi Keuangan dengan 31 Yurisdiksi

Obama menambahkan lembaga keuangan seperti financial adviser, akuntan pribadi, konsultan pajak, bank dan penyedia jasa keuangan lainnya, harus mengambil tindakan yang lebih kooperatif dengan Pemerintah AS. “Sudah saatnya lembaga keuangan terbuka,” katanya.

Selain menyiapkan RIN 1506-AB25, AS juga merancang REG-127199-15 yang digunakan untuk menutup celah yang selama ini dieksploitasi penggelap pajak melalui pendirian shell companies diharapkan dapat tertutup. Melalui aturan baru ini, informasi beneficial owner harus dilaporkan. (Bsi)

Baca Juga: Negara Ini Kejar Pajak Rp542 Miliar dari Panama Papers
Topik : obama, panama papers, aturan mencegah penghindaran pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 19:34 WIB
SE-03/2020
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Jum'at, 03 April 2020 | 19:01 WIB
SE-03/2020
Jum'at, 03 April 2020 | 18:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:58 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK