Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Cara Ajukan Tax Holiday Meski Tidak Tergolong Industri Pionir

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Cara Ajukan Tax Holiday Meski Tidak Tergolong Industri Pionir

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang bidang usahanya tidak tercakup dalam industri pionir kini dapat mengajukan permohonan tax holiday jika memenuhi skor kriteria kuantitatif industri pionir.

Ketentuan mengenai skor kuantitatif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130/2020. Skor kriteria kuantitatif dihitung berdasarkan hasil kajian industri pionir yang dilakukan oleh wajib pajak dan minimal mencapai skor 80.

“Skor kriteria kuantitatif Industri Pionir mencapai paling sedikit 80,” bunyi kutipan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 130/2020.

Baca Juga: DJP Rilis Daftar Yurisdiksi Partisipan AEoI Terbaru

Berdasarkan lampiran PMK 130/2020 terdapat empat kelompok kriteria, yaitu memiliki keterkaitan luas, memiliki nilai tambah/eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan prioritas dalam skala industri nasional.

Empat kelompok kriteria tersebut kemudian disegmentasikan kembali menjadi 11 kriteria yang masing-masing memiliki skor dan bobot persentase skor. Misal, kriteria mengisi pohon industri memiliki rentang nilai 20 hingga 100 tergantung jumlah kompetitor di Indonesia dan memiliki bobot skor 10%.

Hasil dari skor dikalikan dengan bobot untuk masing-masing kriteria kemudian dijumlahkan. Apabila wajib pajak memperoleh skor ≥80, maka wajib pajak dapat mengajukan fasilitas tax holiday. Adapun format perhitungan dan contoh pengisian skor kriteria kuantitatif tercantum dalam lampiran B PMK 130/2020.

Baca Juga: Ada Relaksasi PPnBM, Penjualan Mobil Honda Melesat 265%

Selain skor kriteria kuantitatif, wajib pajak tetap harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f PMK 130/2020. Simak “PMK Baru! Kemenkeu Revisi Ketentuan tax Holiday

Selain itu, dalam hal industri atau badan dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri maka harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Apabila wajib pajak telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan maka dapat melanjutkan permohonan tax holiday secara daring melalui Online Single Submission (OSS). Permohonan tersebut dilakukan dengan mengunggah empat dokumen.

Baca Juga: Ekspor Membaik, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Telah Bangkit

Pertama, salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal. Kedua, salinan digital atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham. Ketiga, salinan digital kajian pemenuhan kriteria industri pionir.

Keempat, salinan digital penghitungan sendiri kriteria kuantitatif industri pionir sesuai format Lampiran huruf B PMK 130/2020. Salinan digital penghitungan sendiri kriteria kuantitatif ini diperlakukan sebagai pernyataan komitmen kesanggupan pemenuhan kriteria industri pionir oleh wajib pajak.

Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lantas melakukan penilaian atas penghitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif industri pionir dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Baca Juga: OECD: PPN atas Sharing and Gig Economy Perlu Segera Dirumuskan

Dalam hal hasil penilaian diperoleh skor paling sedikit 80 maka penanaman modal wajib pajak dinyatakan memenuhi kriteria industri pionir. Permohonan yang dinyatakan memenuhi kriteria ini diproses oleh Kepala BKPM sebagai usulan pemberian tax holiday.

Adapun PMK 130/2020 berlaku 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu 24 September 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut ketentuan terdahulu yaitu PMK 150/PMK.010/2018. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Bongkar Skema Penghindaran Pajak Ala Mafia
Topik : pmk 130/2020, tax holiday, fasilitas pajak, kementerian keuangan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 16 April 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 16 April 2021 | 13:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 16 April 2021 | 12:00 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Jum'at, 16 April 2021 | 10:48 WIB
SERBIA
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 20 April 2021 | 13:30 WIB
KONSULTASI