Fokus
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Begini Aturan Terbaru Pajak atas Transaksi Digital di Turki

A+
A-
2
A+
A-
2
Begini Aturan Terbaru Pajak atas Transaksi Digital di Turki

Managing Partner DDTC Darussalam saat mengunjungi 'Blue Mosque' di Istanbul, Turki.

ISTANBUL, DDTCNews – Pemerintah Turki memutuskan untuk menerapkan jenis pajak ‘baru’ atas transaksi digital yang terjadi secara lintas batas. Pajak tersebut berupa withholding tax (WHT) atas jasa iklan online sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 476 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2018.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 476 ini, sejak 1 Januari 2019, pembayaran atas jasa iklan online kepada penyedia jasa di luar Turki wajib dipotong pajak sebesar 15%. Adapun yang dimaksud dengan jasa iklan online di sini adalah jasa iklan yang diberikan melalui internet, seperti melalui situs web, media sosial, atau mesin pencari.

Dengan berlakunya aturan ini, perusahaan pemilik situs web, media sosial, dan mesin pencari, seperti Google, Twitter, Facebook, dan lainnya, akan dipotong pajak sebesar 15% atas setiap penghasilan dari jasa iklan online yang mereka berikan di Turki. Sederhananya, perusahaan tersebut wajib membayar WHT sebesar 15 TRY untuk setiap 100 TRY yang dihasilkannya dari pemberian jasa iklan online.

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Perlu dicatat, WHT sebesar 15% tersebut hanya berlaku apabila penyedia jasa iklan online adalah perusahaan di luar Turki. Tarif yang sama juga berlaku bagi perusahaan di luar Turki yang bertindak sebagai perantara jasa tersebut. Sebaliknya, WHT tidak diterapkan apabila penyedia atau perantara jasa iklan online adalah perusahaan domestik Turki.

Selain WHT atas jasa online, ‘kabar’ terbaru mengenai pajak atas transaksi digital juga datang dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 475 pada tanggal 19 Desember 2018, menyebabkan terjadinya perubahan tarif PPN atas penyerahan produk digital secara online berupa koran elektronik, majalah elektronik, e-book, jurnal, dan publikasi lainnya.

Perubahan tarif PPN dikarenakan reduce rate sebesar 1% dan 8% yang semula diterapkan atas produk-produk digital tersebut tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, per 1 Januari 2019, tarif PPN yang berlaku adalah tarif standar sebesar 18%.

Baca Juga: Bertambah Lagi, 3 Profesional DDTC Raih Gelar LL.M. di Austria

Terlepas dari penjelasan mengenai perkembangannya di Turki, harus diakui bahwa isu pajak digital telah menjadi pusat perhatian dunia. Berbondong-bondong negara menciptakan aturan pajak tersendiri mengenai pajak digital.

Sebagaimana diberitakan oleh DDTCNews sebelumnya, Prancis, Inggris, dan Spanyol tengah bersiap untuk menerapkan aturan pajak digital secara unilateral pada 2019-2020. Masing-masing negara tersebut telah memiliki rencana penerapan. Selain itu, terdapat pula beberapa negara lain yang mulai mempertimbangkan penerapan kebijakan unilateral atas pajak digital, yaitu Austria, Italia, dan Australia.*

Baca Juga: Panduan dan Trik dalam Membuat Opini Hukum Pajak
Topik : reportase, pajak ekonomi digital, aturan pajak turki

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 Agustus 2019 | 10:51 WIB
LAPORAN DDTC DARI SEOUL

Setelah 26 Tahun, Konglomerat Keluhkan Lagi Tingginya Pajak Warisan

Selasa, 28 Mei 2019 | 10:17 WIB
LAPORAN DDTC DARI DUBLIN

Mencermati Global Minimum Tax dan Penerapannya

Senin, 27 Mei 2019 | 11:01 WIB
LAPORAN DDTC DARI DUBLIN

Catatan Penting Transformasi Sistem Pajak Global

Senin, 15 April 2019 | 15:51 WIB
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Meninjau Aspek Administrasi & Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2