PENEGAKAN HUKUM

Bea Cukai Ikut Operasi Laut Interdiksi Terpadu, Ini yang Dilakukan

Dian Kurniati | Kamis, 25 Mei 2023 | 16:00 WIB
Bea Cukai Ikut Operasi Laut Interdiksi Terpadu, Ini yang Dilakukan

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) turut tergabung dalam Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2023. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) turut tergabung dalam Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2023 dengan sandi gempur peredaran narkoba bersama (Purnama).

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan operasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah dan memberantas peredaran narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) melalui wilayah perairan. Menurutnya, DJBC dengan perannya sebagai community protector memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam operasi ini.

"Bea Cukai turut mendukung operasi ini dengan mengerahkan 5 kapal patroli dan 98 personel yang akan disebar di beberapa titik pengawasan yang telah ditentukan," katanya, dikutip pada Kamis (25/5/2023).

Baca Juga:
Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Hatta mengatakan Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2023 berlangsung pada 23 Mei hingga 6 Juni 2023. Operasi laut terpadu ini terselenggara sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama yang telah disepakati beberapa pihak terkait antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading sector, DJBC, dan Polri.

Operasi tersebut juga menjadi bentuk implementasi Inpres 2/2020 mengenai rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Pada operasi serupa pada 2022, sinergi kementerian/lembaga mampu menindak 3 kasus penyelundupan narkotika dengan barang bukti berupa 177,4 kilogram golongan I jenis sabu-sabu dan 19.700 butir ekstasi. Salah satu penindakan yang dilaksanakan merupakan hasil sinergi antara DJBC bersama BNN dengan barang bukti berupa 100 kilogram narkotika golongan I jenis sabu-sabu di wilayah Aceh Timur.

Baca Juga:
Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Hatta menyebut diperlukan langkah-langkah antisipasi bersama untuk pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkotika yang memanfaatkan jalur laut Indonesia.

"Selain sinergi dan kolaborasi antarintansi yang berwenang, kami berharap masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Operasi Laut Interdiksi Terpadu tahun 2023 dan menjaga wilayah Indonesia dari masuknya barang-barang terlarang," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penindakan terhadap peredaran NPP akan berdampak pada penyelamatan manusia dari penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Di sisi lain, penindakan tersebut juga dapat menghemat anggaran negara untuk rehabilitasi penyalahgunaan atau pecandu narkotika.

Baca Juga:
Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan

Dia menilai DJBC harus meningkatkan kewaspadaan karena Indonesia menjadi destinasi pengiriman berbagai benda-benda yang berbahaya, termasuk psikotropika dan ganja.

Hingga April 2023, DJBC telah melaksanakan penindakan terhadap NPP mencapai 238 kasus dengan berat 2,15 ton. Adapun sepanjang 2022, penindakan terhadap NPP mencapai 935 kasus dengan berat 6,01 ton. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan

Senin, 25 September 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Beri Insentif Kepabeanan, Nilainya Sudah Rp 20,13 Triliun

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan