Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jawa Barat Naik

2
2

Ilustrasi. 

BANDUNG, DDTCNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyetujui kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari 10% menjadi 12,5%. Kebijakan ini tertuang dalam Raperda Perubahan Pajak Daerah No.13/2013 yang kini sudah menjadi Perda.

Ketua Pansus VII DPRD Jabar Herlas Juniar menyebutkan perubahan tarif BBNKB I (dealer kepada konsumen pertama) perlu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, perekonomian, hingga kebutuhan hukum masyarakat.

“Kami harap peningkatan BBNKB bisa memberi dampak positif kepada masyarakat, seiring peningkatan kualitas infrastruktur dan penurunan kesenjangan infrastruktur di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat bagian selatan dan utara,” katanya, Jumat (18/1/2019).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Menurutnya, peningkatan tarif BBNKB sekaligus mendorong pendapatan pajak daerah (PAD) di masa mendatang. Semakin tingginya PAD dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan fasilitas umum kepada masyarakat dan menyejahterakan masyarakat.

Kebijakan yang hanya akan berlaku pada kendaraan roda empat baru ini diperkirakan akan berlaku efektif mulai 1 Maret 2019. Namun, beleid tersebut masih perlu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu.

Di samping itu, Perubahan Perda Pajak Daerah No.12/2013 ini juga mengatur pajak kendaraan listrik yang lebih rendah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Tarif pajak kendaraan listrik sengaja dipatok lebih rendah karena lebih ramah lingkungan sehingga mendorong warga untuk lebih menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik.

Baca Juga: E-Samsat Efektif Tingkatkan PAD Hingga 50%

Harlas mengatakan saat ini sudah ada beberapa Samsat yang mulai menggodok aturan tarif kendaraan listrik. Dia berharap regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) bisa segera diterbitkan untuk mengatur tarif BBN kendaraan listrik.

“Perpres terkait BBN kendaraan listrik bisa mempercepat pemerintah untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap BBM dan mencapai go-green,” pungkasnya, seperti dilansir dari Bandung Berita. (kaw)

Baca Juga: Ridwan Kamil Tolak Permintaan Wali Kota Bekasi Soal Bagi Hasil PKB

“Kami harap peningkatan BBNKB bisa memberi dampak positif kepada masyarakat, seiring peningkatan kualitas infrastruktur dan penurunan kesenjangan infrastruktur di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat bagian selatan dan utara,” katanya, Jumat (18/1/2019).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Menurutnya, peningkatan tarif BBNKB sekaligus mendorong pendapatan pajak daerah (PAD) di masa mendatang. Semakin tingginya PAD dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan fasilitas umum kepada masyarakat dan menyejahterakan masyarakat.

Kebijakan yang hanya akan berlaku pada kendaraan roda empat baru ini diperkirakan akan berlaku efektif mulai 1 Maret 2019. Namun, beleid tersebut masih perlu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu.

Di samping itu, Perubahan Perda Pajak Daerah No.12/2013 ini juga mengatur pajak kendaraan listrik yang lebih rendah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Tarif pajak kendaraan listrik sengaja dipatok lebih rendah karena lebih ramah lingkungan sehingga mendorong warga untuk lebih menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik.

Baca Juga: E-Samsat Efektif Tingkatkan PAD Hingga 50%

Harlas mengatakan saat ini sudah ada beberapa Samsat yang mulai menggodok aturan tarif kendaraan listrik. Dia berharap regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) bisa segera diterbitkan untuk mengatur tarif BBN kendaraan listrik.

“Perpres terkait BBN kendaraan listrik bisa mempercepat pemerintah untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap BBM dan mencapai go-green,” pungkasnya, seperti dilansir dari Bandung Berita. (kaw)

Baca Juga: Ridwan Kamil Tolak Permintaan Wali Kota Bekasi Soal Bagi Hasil PKB
Topik : bea balik nama, kendaraan bermotor, jawa barat
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA