Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

A+
A-
3
A+
A-
3
Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti dalam acara bertajuk Dampak Implementasi UU HPP Bagi Dunia Usaha, Rabu (19/1/2022).

JAKARTA, DDTCNews – Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah jumlah barang dan jasa yang tergolong sebagai barang kena pajak dan jasa kena pajak (BKP/JKP).

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mengatakan barang dan jasa yang tergolong BKP/JKP belum tentu dikenakan PPN. Menurutnya, pemerintah bisa memberikan fasilitas pembebasan PPN atas BKP/JKP.

"Jadi semua barang dan jasa jadi BKP/JKP? Memang betul demikian. Namun pemerintah tetap memiliki pemikiran hal-hal tertentu harus diberi fasilitas pembebasan," katanya dalam acara bertajuk Dampak Implementasi UU HPP Bagi Dunia Usaha, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Sebagaimana diatur pada UU HPP, barang dan jasa seperti bahan pokok, jasa kesehatan, hingga jasa pendidikan yang tidak lagi dikecualikan dari PPN. Meski demikian, barang dan jasa yang dimaksud mendapat fasilitas pembebasan PPN dari pemerintah.

Saat ini, jenis barang yang dikecualikan dari PPN sebanyak 2 jenis barang. Sementara itu, jenis jasa yang dikecualikan dari PPN sebanyak 6 jenis jasa. Simak, “Daftar Barang dan Jasa yang Dikecualikan dari Pengenaan PPN di UU HPP”.

Pemerintah dan DPR menyepakati untuk menghapus beberapa barang dan jasa dari Pasal 4A UU PPN. Barang dan jasa yang awalnya dikecualikan dari PPN sekarang menjadi BKP/JKP dan diberi fasilitas pembebasan sesuai dengan Pasal 16B UU PPN.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Ketentuan-ketentuan baru mengenai PPN yang tercantum pada UU HPP baru akan berlaku mulai 1 April 2022. Khusus untuk tarif PPN sebesar 12%, tarif tersebut baru akan berlaku paling lambat pada 2025.

DJP berkomitmen untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari UU HPP sebelum seluruh ketentuan baru pada UU tersebut berlaku. (rig)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru
Topik : ditjen pajak, djp, uu hpp, pajak, barang kena pajak, PPN, peraturan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Rabu, 19 Januari 2022 | 23:20 WIB
Adanya fasilitas pembebasan PPN merupakan salah satu bentuk pemberian insentif yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun terdapat penambahan jumlah BKP/JKP, namun dengan adanya pemberian fasilitas pembebasan PPN, pemerintah tetap dapat menjaga terciptanya keadilan bagi masyarakat
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2