INGGRIS

Bandel Tak Bayar Pajak? Mobil WP Bisa Disita

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Februari 2019 | 11:31 WIB
Bandel Tak Bayar Pajak? Mobil WP Bisa Disita

Ilustrasi. (foto: Business Traveller)

LONDON, DDTCNews - Badan lisensi kendaraan Inggris (Driver and Vehicle Licensing Agency/DVLA) meluncurkan kampanye terbaru untuk meningkatkan kapatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Slogan 'Bayar Pajak atau Kehilangan Mobil' menjadi senjata otoritas.

DVLA meluncurkan kampanye tersebut agar pembayaran pajak dilakukan tepat waktu. Berbagai konsekuensi menanti bila warga pemilik kendaraan masih bandel tidak membayar kewajiban pajaknya. Salah satu yang menonjol adalah penyegelan kendaraan.

“Kampanye ini memiliki pesan yang jelas bagi siapapun yang melanggar hukum. Bayar pajaknya atau kehilangan kendaraan,” kata Kepala Penegakan Hukum DVLA Tim Burton, seperti dikutip pada Jumat (22/2/2019).

Baca Juga:
Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Selain disegel dengan tanda kuning yang mencolok, otoritas juga bisa menderek kendaraan tanpa izin pemilik. Selain itu, ada denda hingga 1.000 pound sterling (setara Rp18 juta) yang menanti. Pemilik juga bisa kehilangan kendaraan jika kasusnya masuk ke pengadilan.

DVLA meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Pasalnya, angka kendaraan yang tidak membayar pajak cenderung meningkat sejak 2014. Fenomena ini sejalan dengan terakhir kalinya Inggris melakukan relaksasi berupa diskon pajak kendaraan.

Tim menjabarkan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak kendaraannya. Kemudahan sudah diberikan mulai dari informasi jumlah pajak yang harus dibayar hingga saluran pembayarannya. Otoritas, disebutnya, lebih suka masyarakat membayar pajak ketimbang melakukan penegakan hukum.

Baca Juga:
PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

“Kami tidak suka untuk menyegel atau menderek kendaraan, tetapi kampanye ini menyoroti konsekuensi jika Anda tidak membayar pajak kendaraan. Kendaraan disegel membuat Anda tidak nyaman dan tidak menutup kemungkinan Anda kehilangan mobil,” tandasnya.

Sebagai informasi, dasar pengenaan pajak di wilayah Inggris Raya berdasarkan jumlah emisi gas buang (CO2) yang dihasilkan dan harus dibayarkan setiap tahun. Tarif pajak juga terus naik dalam tiga tahun terakhir dan tarif baru berlaku per April 2019.

Wilayah London menempati posisi teratas se-Inggris untuk jumlah penegakan hukum terkait pajak kendaraan. Tercatat, sepanjang 2018 kendaraan yang disegel berjumlah 27.605 dan sanksi denda diberikan untuk 94.550 kendaraan. Secara total, ada 122.155 kendaraan di wilayah London yang terjerat penegakan hukum. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Senin, 22 April 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Jatim Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Begini Perinciannya

Minggu, 21 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pemprov Pertimbangkan Adakan Lagi Pemutihan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024