Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Bagaimana Penerapan Kepatuhan Kooperatif di Berbagai Negara?

A+
A-
0
A+
A-
0
Bagaimana Penerapan Kepatuhan Kooperatif di Berbagai Negara?

REFORMASI pajak membutuhkan suatu paradigma baru berupa kerangka kepatuhan pajak yang berbasis hubungan yang kooperatif antara wajib pajak dan otoritas pajak atau sering disebut kepatuhan kooperatif (cooperative compliance). Paradigma ini dinilai tepat digunakan untuk meredesain sistem pajak yang dapat menjamin kesinambungan penerimaan sekaligus meminimalkan sengketa.

Paradigma cooperative compliance sendiri adalah suatu bentuk adaptasi dari pokok-pokok reformasi perpajakan yang meliputi penguatan lembaga, sinergisitas dan komunikasi antarinstitusi, serta simplifikasi peraturan pajak. Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau dinamika perubahan arena pajak dan tekanan situasi perekonomian, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini.

Pada intinya, paradigma baru cooperative compliance ini mensyaratkan adanya hubungan yang dibangun atas adanya transparansi, partisipasi, keterbukaan, saling percaya, dan saling memahami antara wajib pajak, otoritas pajak, dan konsultan pajak (OECD, 2008).

Baca Juga: Bagaimana Implikasi Profit Shifting di Negara-Negara G7?

International Monetary Fund (IMF) bersama dengan Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asian Development Bank (ADB) membangun sebuah kerangka survei yang dinamakan International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Salah satu isu terkait administrasi pajak yang menjadi fokus survei ISORA tersebut adalah pendekatan kepatuhan kooperatif khusus untuk wajib pajak besar yang diterapkan oleh otoritas pajak masing-masing negara. Sebagai responden, otoritas-otoritas pajak di tiap-tiap negara memberikan klarifikasi mengenai penerapan pendekatan kepatuhan kooperatif terhadap wajib pajak besar.

Tabel berikut merangkum hasil survei ISORA yang dilakukan pada 2017. Negara-negara yang terdapat pada tabel merupakan negara yang merupakan responden dan menerapkan pendekatan kepatuhan kooperatif, tanpa melihat asal kawasan ataupun benua dari negara-negara tersebut.

Baca Juga: Apa Saja Jenis Penghasilan Nonresiden yang Kena Withholding Tax?


Hasilnya, mayoritas negara-negara responden sudah memiliki pendekatan kepatuhan kooperatif tetapi hanya beberapa yang masing-masing otoritas pajaknya sudah mengimplementasikan pendekatan tersebut. Negara-negara yang dimaksud antara lain Siprus, Portugal, Meksiko, Lituania, Brasil, Cina, dan Indonesia.

Sementara itu, negara-negara yang tidak berinisiatif menerapkan pendekatan tersebut sama sekali berasal dari beragam kawasan yang antara lain Bulgaria, Cile, Hong Kong, Kanada, Kenya, Kolombia, Kosta Rika, Luksemburg, Malaysia, Polandia, Republik Cheska, Rumania, Thailand, dan Turki.

Baca Juga: DJP Bikin SE Pengelolaan Dokumen Selain SPT

Menariknya, di antara negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi responden, hanya Singapura dan Indonesia yang mempertimbangkan pendekatan kepatuhan kooperatif terhadap wajib pajak besar di negaranya masing-masing.

Perlu diingat, survei tersebut hanya memuat pendekatan kepatuhan kooperatif wajib pajak besar. Dengan demikian, negara-negara yang menerapkan pendekatan tersebut kemungkinan sangat menggantungkan penerimaan pajaknya pada kontribusi wajib pajak besar.*

Baca Juga: Melihat Sumber Penerimaan Perpajakan Negara OECD dan Berbagai Kawasan
Topik : narasi data, administrasi pajak, kepatuhan kooperatif
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 15:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Jum'at, 26 Juni 2020 | 13:40 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TANGERANG SELATAN
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK