Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bagaimana Penerapan Kepatuhan Kooperatif di Berbagai Negara?

A+
A-
0
A+
A-
0
Bagaimana Penerapan Kepatuhan Kooperatif di Berbagai Negara?

REFORMASI pajak membutuhkan suatu paradigma baru berupa kerangka kepatuhan pajak yang berbasis hubungan yang kooperatif antara wajib pajak dan otoritas pajak atau sering disebut kepatuhan kooperatif (cooperative compliance). Paradigma ini dinilai tepat digunakan untuk meredesain sistem pajak yang dapat menjamin kesinambungan penerimaan sekaligus meminimalkan sengketa.

Paradigma cooperative compliance sendiri adalah suatu bentuk adaptasi dari pokok-pokok reformasi perpajakan yang meliputi penguatan lembaga, sinergisitas dan komunikasi antarinstitusi, serta simplifikasi peraturan pajak. Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau dinamika perubahan arena pajak dan tekanan situasi perekonomian, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini.

Pada intinya, paradigma baru cooperative compliance ini mensyaratkan adanya hubungan yang dibangun atas adanya transparansi, partisipasi, keterbukaan, saling percaya, dan saling memahami antara wajib pajak, otoritas pajak, dan konsultan pajak (OECD, 2008).

Baca Juga: Dukung Penagihan Pajak, DJP Beberkan Fungsi & Cara Kerja Aplikasi ATP

International Monetary Fund (IMF) bersama dengan Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asian Development Bank (ADB) membangun sebuah kerangka survei yang dinamakan International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Salah satu isu terkait administrasi pajak yang menjadi fokus survei ISORA tersebut adalah pendekatan kepatuhan kooperatif khusus untuk wajib pajak besar yang diterapkan oleh otoritas pajak masing-masing negara. Sebagai responden, otoritas-otoritas pajak di tiap-tiap negara memberikan klarifikasi mengenai penerapan pendekatan kepatuhan kooperatif terhadap wajib pajak besar.

Tabel berikut merangkum hasil survei ISORA yang dilakukan pada 2017. Negara-negara yang terdapat pada tabel merupakan negara yang merupakan responden dan menerapkan pendekatan kepatuhan kooperatif, tanpa melihat asal kawasan ataupun benua dari negara-negara tersebut.

Baca Juga: Cara Membuat Nota Retur untuk Faktur Pajak


Hasilnya, mayoritas negara-negara responden sudah memiliki pendekatan kepatuhan kooperatif tetapi hanya beberapa yang masing-masing otoritas pajaknya sudah mengimplementasikan pendekatan tersebut. Negara-negara yang dimaksud antara lain Siprus, Portugal, Meksiko, Lituania, Brasil, Cina, dan Indonesia.

Sementara itu, negara-negara yang tidak berinisiatif menerapkan pendekatan tersebut sama sekali berasal dari beragam kawasan yang antara lain Bulgaria, Cile, Hong Kong, Kanada, Kenya, Kolombia, Kosta Rika, Luksemburg, Malaysia, Polandia, Republik Cheska, Rumania, Thailand, dan Turki.

Baca Juga: Cek di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2021

Menariknya, di antara negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi responden, hanya Singapura dan Indonesia yang mempertimbangkan pendekatan kepatuhan kooperatif terhadap wajib pajak besar di negaranya masing-masing.

Perlu diingat, survei tersebut hanya memuat pendekatan kepatuhan kooperatif wajib pajak besar. Dengan demikian, negara-negara yang menerapkan pendekatan tersebut kemungkinan sangat menggantungkan penerimaan pajaknya pada kontribusi wajib pajak besar.*

Baca Juga: Cara Input Nota Retur Faktur Pajak di e-Faktur 3.0
Topik : narasi data, administrasi pajak, kepatuhan kooperatif

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK

Indonesia Bakal Ubah Struktur PPh Orang Pribadi? Ini Tren Globalnya

Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK

Kendala Validasi Data Kependudukan, DJP: Sedang Dikerjakan Secepatnya

Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK

Begini Tren Penerapan General Anti-Avoidance Rule secara Global

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?