Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Aturan PPh Final UKM 0,5% Siap Terbit

A+
A-
5
A+
A-
5
Aturan PPh Final UKM 0,5% Siap Terbit

JAKARTA, DDTCNews – Kabar mengenai revisi beleid pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil menengah (UKM) dari sebesar 1% menjadi 0,5% kembali menghiasi media pagi ini, Selasa (22/5). Pemerintah memastikan harmonisasi Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 sudah rampung.

Kabar lainnya kembali berkenaan dengan rencana pemberlakuan barang kena cukai (BKC) seperti pada plastik kresek dikabarkan masih belum mendapat titik terang. Terlebih nasib pembahasan kebijakan ini dalam masa sidang kelima tahun 2017-2018 tidak dijadikan prioritas.

Selain itu, kabar datang dari ekonom yang menilai masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait minimnya pengusaha yang masih belum memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Berikut ringkasannya:

  • Tarif PPh Final UKM Rampung, Tarif Dipastikan 0,5%:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi aturan PPh final untuk UKM tinggal menunggu penomoran sebelum dipublikasikan. Dia menegaskan tidak ada masalah maupun perubahan terbaru dalam aturan tersebut.

  • Perubahan dalam Revisi Aturan PPh Final UKM:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyatakan posisi PP 46/2013 kini berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk penomoran. Perubahan beleid itu mencakup, pertama, tarif dan subjek UKM yang bisa menggunakan PPh Final UKM; kedua, ambang batas UKM dipertahankan Rp4,8 miliar per tahun; ketiga, batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan UKM yang menggunakan tarif PPh Final.

Baca Juga: Minus 12%, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Tertekan
  • RUU PNBP dan KUP Hambat Pembahasan Cukai Plastik:

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan dia belum menerima permintaan dari pemerintah terkait pembahasan cukai plastik. Katanya, Komisi XI sedang fokus untuk merampungkan revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

  • Kekhawatiran Kemenperin pada Aturan Cukai Baru:

Otoritas bea dan cukai menilai terhambatnya pembahasan aturan cukai pada plastik kresek disebabkan karena kendala dari Kementerian Perindustrian yang belum sejalan dengan rencana itu. Dikabarkan, Kemenperin khawatir akan terjadi kontraksi ekonomi jika aturan itu diterapkan meski hanya berlaku pada plastik kresek saja.

  • Penyebab Pengusaha Belum Manfaatkan Insentif Pajak:

Ekonom PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan langkah pemerintah sudah baik dengan menerbitkan tax allowance, tax holiday hingga rencana versi mininya. Pemerintah tinggal memantau pelaksanaan ke depannya yang harus benar-benar sudah digunakan oleh pengusaha. Menurutnya ada 3 hal yang membuat pengusaha belum tertarik memanfaatkan insentif, pertama, tingkat kepatuhan dunia usaha belum 100%; kedua, kepastian mendapat surplus usaha dari insentif tersebut;ketiga, yakni pengawasan dalam hal surplus yang diperoleh pengusaha dialokasikan untuk ekspansi bukan disimpan di bank yang sia-sia.

Baca Juga: Sri Mulyani Hapus Barang Ini dari Daftar Penerima Fasilitas Perpajakan
  • BPK Audit Ulang Data Impor Beras:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit ulang kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras sekaligus memeriksa akurasi data produksi beras. Anggota IV BPK RI Rizal Djalil mengatakan akar masalah dari keinginan berswasemba dan ketergantungan importasi beras adalah pada akurasi data. Pasalnya BPK menemukan persoalan ketidakakuratan data antara kebutuhan impor, konsumsi dan produksi beras nasional. Terlebih masih ada tumpang tindih data dalam menentukan kebijakan importasi beras karena tidak mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS). (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, revisi pp 46
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 18 Juni 2020 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 17 Juni 2020 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 16 Juni 2020 | 08:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 15 Juni 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK