Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Artis Pamer Saldo Rekening Bank, DJP: Yang Penting Sudah Masuk SPT

A+
A-
4
A+
A-
4

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengajak para artis dan influencer di media sosial untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat dari sisi kepatuhan pajak. Topik ini menjadi salah satu bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (27/11/2019).

Maraknya aksi pamer rekening saldo bank melalui mesin ATM oleh beberapa artis dan influencer, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, bukan menjadi masalah dari sisi perpajakan selama sudah dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

“Sebenarnya dari sisi perpajakan tidak ada masalah pesohor pamer saldo rekeningnya ke publik. Yang penting mereka sudah melaporkan saldo rekening tersebut sebagai harta dan penghasilan yang menjadi sumber akumulasi saldo tersebut dalam SPT Tahunan mereka,” jelasnya.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti proses perumusan omnibus law perpajakan. Salah satu yang masih mendapat sorotan adalah terkait dengan rasionalisasi pajak daerah yang akan menyentuh ranah Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Inklusi Kesadaran Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama meminta agar para artis dan influencer bisa menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak. Para pesohor tersebut diharapkan juga menjadi bagian dari program inklusi kesadaran pajak.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

“Jadi imbauannya, para pesohor tersebut selain berpenghasilan tinggi, juga harus menjadi contoh untuk menjadi warga masyarakat yang patuh dan taat pajak,” kata Hestu.

  • Di Atas PTKP

DJP juga bisa mengecek penghasilan dari saldo rekening keuangan yang diterima secara otomatis atau lewat permintaan informasi, bukti, atau keterangan langsung ke bank. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan perpajakan.

“Kalau penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), wajib daftar dan membayar pajak penghasilan,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law
  • Tidak Mempersulit Investor

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penataan ulang pajak daerah yang akan dimasukkan dalam omnibus law perpajakan masih akan dibicarakan bersama pemda.

“Intinya memberikan kemudahan, tidak ada lagi pemungutan pajak berganda dan investor tidak akan dipersulit,” katanya.

Sebelum muncul rencana omnibus law, Kementerian Keuangan sebenarnya telah menyiapkan draf revisi UU PDRD. Ada beberapa poin utama yang akan masuk, salah satunya adalah pemangkasan retribusi dari 32 menjadi 9 jenis.

Baca Juga: Asosiasi Emiten Indonesia Dukung Omnibus Law Perpajakan
  • Revisi DNI

Kemenko Perekonomian masih dalam proses finalisasi revisi atas Peraturan Presiden No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Adapun yang termasuk dalam kajian pemerintah dalam proses tersebut antara lain terkait dengan berkurangnya bidang usaha yang tertutup untuk penamaman modal dari 20 menjadi 6 bidang usaha.

Sebanyak 6 bidang usaha yang disisakan dalam daftar bidang usaha tertutup untuk penamaman modal pun merupakan bidang usaha yang selama ini dilarang di Indonesia seperti budidaya ganja dan perjudian, serta usaha yang dilarang sesuai dengan konvensi internasional. (kaw)

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi

“Sebenarnya dari sisi perpajakan tidak ada masalah pesohor pamer saldo rekeningnya ke publik. Yang penting mereka sudah melaporkan saldo rekening tersebut sebagai harta dan penghasilan yang menjadi sumber akumulasi saldo tersebut dalam SPT Tahunan mereka,” jelasnya.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti proses perumusan omnibus law perpajakan. Salah satu yang masih mendapat sorotan adalah terkait dengan rasionalisasi pajak daerah yang akan menyentuh ranah Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Inklusi Kesadaran Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama meminta agar para artis dan influencer bisa menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak. Para pesohor tersebut diharapkan juga menjadi bagian dari program inklusi kesadaran pajak.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

“Jadi imbauannya, para pesohor tersebut selain berpenghasilan tinggi, juga harus menjadi contoh untuk menjadi warga masyarakat yang patuh dan taat pajak,” kata Hestu.

  • Di Atas PTKP

DJP juga bisa mengecek penghasilan dari saldo rekening keuangan yang diterima secara otomatis atau lewat permintaan informasi, bukti, atau keterangan langsung ke bank. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan perpajakan.

“Kalau penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), wajib daftar dan membayar pajak penghasilan,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law
  • Tidak Mempersulit Investor

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penataan ulang pajak daerah yang akan dimasukkan dalam omnibus law perpajakan masih akan dibicarakan bersama pemda.

“Intinya memberikan kemudahan, tidak ada lagi pemungutan pajak berganda dan investor tidak akan dipersulit,” katanya.

Sebelum muncul rencana omnibus law, Kementerian Keuangan sebenarnya telah menyiapkan draf revisi UU PDRD. Ada beberapa poin utama yang akan masuk, salah satunya adalah pemangkasan retribusi dari 32 menjadi 9 jenis.

Baca Juga: Asosiasi Emiten Indonesia Dukung Omnibus Law Perpajakan
  • Revisi DNI

Kemenko Perekonomian masih dalam proses finalisasi revisi atas Peraturan Presiden No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Adapun yang termasuk dalam kajian pemerintah dalam proses tersebut antara lain terkait dengan berkurangnya bidang usaha yang tertutup untuk penamaman modal dari 20 menjadi 6 bidang usaha.

Sebanyak 6 bidang usaha yang disisakan dalam daftar bidang usaha tertutup untuk penamaman modal pun merupakan bidang usaha yang selama ini dilarang di Indonesia seperti budidaya ganja dan perjudian, serta usaha yang dilarang sesuai dengan konvensi internasional. (kaw)

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, kepatuhan pajak, artis, influencer
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 06 Desember 2019 | 17:55 WIB
PENGHARGAAN
Jum'at, 06 Desember 2019 | 16:46 WIB
SEA GAMES 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Jum'at, 06 Desember 2019 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI