Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan paparannya dalam APBN Kita.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi APBN pada kuartal I/2022 mengalami surplus Rp10,3 triliun. Realisasi itu setara 0,06% dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus tersebut terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp501,0 triliun, sementara belanja negara tercatat Rp490,6 triliun. Menurutnya, surplus itu juga berbanding terbalik dengan kondisi periode yang sama 2021, ketika terjadi defisit Rp143,7 triliun.
"Tahun lalu sudah defisit 0,85% GDP pada posisi bulan Maret. Tahun ini kita masih surplus 0,06% dari GDP," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4/2022).
Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara yang senilai Rp501,0 triliun utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Penerimaan perpajakan pada kuartal I/2022 tercatat senilai Rp401,8 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp322,5 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp79,3 triliun. Adapun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya Rp99,1 triliun.
Sementara dari sisi belanja, realisasinya yang senilai Rp490,6 triliun. Realisasi itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp150,0 triliun, belanja non-K/L Rp164,2 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp176,5 triliun.
Menurut Sri Mulyani, surplus APBN tersebut juga berdampak pada penurunan pembiayaan utang. Pada kuartal I/2022, pembiayaan utang baru Rp139,4 triliun, sedangkan pada periode yang sama 2021 mencapai Rp332,8 triliun.
"Pembiayaan utang merosot atau turun tajam yaitu 58,1%. Ini surplus dan pembiayaan utang merosot tajam, menggambarkan APBN mulai pulih kesehatannya," ujarnya.
Dia menambahkan pemerintah akan terus berupaya mengakselerasi berbagai belanja agar berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Hal itu juga sejalan dengan langkah pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional yang berfokus pada isu kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan UMKM dan dunia usaha. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
