Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Pajak Karbon?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Pajak Karbon?

MITIGASI perubahan iklim menjadi isu global yang penting dan hangat untuk diperbincangkan. Pasalnya, peningkatan populasi dunia yang pesat ditambah pertumbuhan industri yang terus berlanjut menimbulkan masalah pelik bagi lingkungan.

Untuk itu, tidak mengherankan jika pemerintah, organisasi, hingga individu banyak yang tergerak berusaha mencari solusi paling jitu. Di antara berbagai ide yang digagas, pajak karbon digadang-gadang menjadi salah satu solusi menanggulangi permasalahan iklim, baik pada skala lokal maupun global.

Merebaknya Covid-19 yang menghantam perekonomian global memicu semakin santernya pembahasan pajak karbon. OECD dan IMF dalam publikasinya menyarankan pengenaan pajak karbon sebagai solusi mitigasi iklim sekaligus sumber penerimaan baru pascapandemi Covid-19. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pajak karbon?

Baca Juga: Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Definisi
MERUJUK IBFD International Tax Glossary (2015), pajak karbon (carbon tax/energy tax/CO2 tax) secara umum adalah pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil. Pajak ini dikenakan dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya.

Sebagian besar pajak karbon berbentuk cukai, baik sebagai sumber penerimaan umum maupun dialokasikan untuk tujuan tertentu. Misalnya, cukai atas minyak mentah dan produk minyak untuk mengatasi kerusakan dari tumpahan minyak bumi.

Melansir Glossary Statistical Terms OECD, pajak karbon adalah instrumen internalisasi biaya lingkungan. Pajak karbon merupakan cukai yang dikenakan bagi produsen bahan bakar fosil berdasarkan kandungan karbon dari bahan bakar tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Pink Tax?

Mengutip dari Oxford Reference, pajak karbon adalah pajak atau biaya tambahan atas penjualan bahan bakar fosil (minyak, batu bara, dan gas) yang bervariasi sesuai dengan kandungan karbon pada setiap bahan bakar.

Pajak ini dirancang untuk mencegah penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dioksida. Berdasarkan Cambridge Dictionary, pajak karbon adalah pajak atas penggunaan bahan bakar yang menghasilkan gas yang merusak atmosfer (campuran gas di sekitar bumi).

Ian Parry (2019) mendefinisikan pajak karbon sebagai pungutan atas kandungan karbon pada bahan bakar fosil. Alasan utama pengenaan pajak karbon adalah pajak ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk memenuhi komitmen mitigasi emisi domestik.

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Pajak ini meningkatkan harga bahan bakar fosil, listrik, dan produk konsumsi umum lain dan mendorong peralihan menuju bahan bakar rendah karbon. Hoeller & Wallin (1991) mengartikan pajak karbon sebagai pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar yang mengandung hidrokarbon.

Merujuk pada Tax Foundation (2019), pajak karbon dianggap sebagai pigouvian tax. Pigouvian tax adalah pajak atas kegiatan ekonomi yang menciptakan eksternalitas negatif. Pajak karbon ini membuat individu yang membeli barang yang dibuat melalui proses produksi padat karbon menanggung biaya tambahan.

Pasalnya, pajak karbon menginternalisasi biaya eksternal atas kerusakan lingkungan dengan menambahkannya pada harga barang tersebut. Akibatnya, seluruh biaya barang, termasuk biaya eksternal terhadap lingkungan, dibayar oleh konsumen dan produsen barang.

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

Banyak negara yang telah menerapkan pajak karbon, di antaranya Inggris, Irlandia, Finlandia, Swedia, Australia, dan Jepang. Merujuk pada World Bank (2020), terdapat dua cara utama yang digunakan untuk menetapkan besaran pajak karbon, yaitu emissions trading systems (ETS) atau cap and trade system dan pajak karbon.

Sementara itu, berdasarkan Carbon Tax Policy Paper (2013), terdapat tiga pilihan dasar pengenaan pajak karbon. Pertama, pajak dikenakan pada emisi karbon yang dikeluarkan. Kedua, pajak dikenakan atas input bahan bakar fosil, tergantung besarnya kandungan karbon. Ketiga, pajak dikenakan atas energi yang dihasilkan. (kaw)

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak
Topik : kamus pajak, kamus, pajak karbon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Jum'at, 09 Oktober 2020 | 22:23 WIB
Indonesia adalah salah satu negara anggota UNFCCC (United Nations Framework Convention On Climate Change). salah satu komitmen Indonesia dalam keanggotaan, adalah menurunkan tingkat emisi 29% hingga tahun 2030. di 2018, indonesia baru menurunkan tingkat emisi 8,7%. ini menandakan, masih perlu dila ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 12 Juli 2021 | 10:47 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Rencana Penerapan Pajak Karbon, Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 09 Juli 2021 | 18:21 WIB
REVISI UU KUP

Ternyata Ada 6 Pertimbangan Pemerintah Ingin Pungut Pajak Karbon

Jum'at, 09 Juli 2021 | 13:32 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jum'at, 09 Juli 2021 | 12:12 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Materi dalam Rancangan Perubahan ke-5 UU KUP

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi