Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Pajak Karbon?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu Pajak Karbon?

MITIGASI perubahan iklim menjadi isu global yang penting dan hangat untuk diperbincangkan. Pasalnya, peningkatan populasi dunia yang pesat ditambah pertumbuhan industri yang terus berlanjut menimbulkan masalah pelik bagi lingkungan.

Untuk itu, tidak mengherankan jika pemerintah, organisasi, hingga individu banyak yang tergerak berusaha mencari solusi paling jitu. Di antara berbagai ide yang digagas, pajak karbon digadang-gadang menjadi salah satu solusi menanggulangi permasalahan iklim, baik pada skala lokal maupun global.

Merebaknya Covid-19 yang menghantam perekonomian global memicu semakin santernya pembahasan pajak karbon. OECD dan IMF dalam publikasinya menyarankan pengenaan pajak karbon sebagai solusi mitigasi iklim sekaligus sumber penerimaan baru pascapandemi Covid-19. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pajak karbon?

Baca Juga: Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Definisi
MERUJUK IBFD International Tax Glossary (2015), pajak karbon (carbon tax/energy tax/CO2 tax) secara umum adalah pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil. Pajak ini dikenakan dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya.

Sebagian besar pajak karbon berbentuk cukai, baik sebagai sumber penerimaan umum maupun dialokasikan untuk tujuan tertentu. Misalnya, cukai atas minyak mentah dan produk minyak untuk mengatasi kerusakan dari tumpahan minyak bumi.

Melansir Glossary Statistical Terms OECD, pajak karbon adalah instrumen internalisasi biaya lingkungan. Pajak karbon merupakan cukai yang dikenakan bagi produsen bahan bakar fosil berdasarkan kandungan karbon dari bahan bakar tersebut.

Baca Juga: Batas Emisi Pajak Karbon PLTU Masih Digodok, Ini Kata Kementerian ESDM

Mengutip dari Oxford Reference, pajak karbon adalah pajak atau biaya tambahan atas penjualan bahan bakar fosil (minyak, batu bara, dan gas) yang bervariasi sesuai dengan kandungan karbon pada setiap bahan bakar.

Pajak ini dirancang untuk mencegah penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dioksida. Berdasarkan Cambridge Dictionary, pajak karbon adalah pajak atas penggunaan bahan bakar yang menghasilkan gas yang merusak atmosfer (campuran gas di sekitar bumi).

Ian Parry (2019) mendefinisikan pajak karbon sebagai pungutan atas kandungan karbon pada bahan bakar fosil. Alasan utama pengenaan pajak karbon adalah pajak ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk memenuhi komitmen mitigasi emisi domestik.

Baca Juga: Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Pajak ini meningkatkan harga bahan bakar fosil, listrik, dan produk konsumsi umum lain dan mendorong peralihan menuju bahan bakar rendah karbon. Hoeller & Wallin (1991) mengartikan pajak karbon sebagai pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar yang mengandung hidrokarbon.

Merujuk pada Tax Foundation (2019), pajak karbon dianggap sebagai pigouvian tax. Pigouvian tax adalah pajak atas kegiatan ekonomi yang menciptakan eksternalitas negatif. Pajak karbon ini membuat individu yang membeli barang yang dibuat melalui proses produksi padat karbon menanggung biaya tambahan.

Pasalnya, pajak karbon menginternalisasi biaya eksternal atas kerusakan lingkungan dengan menambahkannya pada harga barang tersebut. Akibatnya, seluruh biaya barang, termasuk biaya eksternal terhadap lingkungan, dibayar oleh konsumen dan produsen barang.

Baca Juga: Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Banyak negara yang telah menerapkan pajak karbon, di antaranya Inggris, Irlandia, Finlandia, Swedia, Australia, dan Jepang. Merujuk pada World Bank (2020), terdapat dua cara utama yang digunakan untuk menetapkan besaran pajak karbon, yaitu emissions trading systems (ETS) atau cap and trade system dan pajak karbon.

Sementara itu, berdasarkan Carbon Tax Policy Paper (2013), terdapat tiga pilihan dasar pengenaan pajak karbon. Pertama, pajak dikenakan pada emisi karbon yang dikeluarkan. Kedua, pajak dikenakan atas input bahan bakar fosil, tergantung besarnya kandungan karbon. Ketiga, pajak dikenakan atas energi yang dihasilkan. (kaw)

Baca Juga: Setelah PLTU Batubara, 2 Sektor Ini Berpotensi Dikenai Pajak Karbon
Topik : kamus pajak, kamus, pajak karbon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Jum'at, 09 Oktober 2020 | 22:23 WIB
Indonesia adalah salah satu negara anggota UNFCCC (United Nations Framework Convention On Climate Change). salah satu komitmen Indonesia dalam keanggotaan, adalah menurunkan tingkat emisi 29% hingga tahun 2030. di 2018, indonesia baru menurunkan tingkat emisi 8,7%. ini menandakan, masih perlu dila ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 November 2021 | 13:00 WIB
PERPRES 98/2021

Soal Pungutan Atas Karbon, Ada Instrumen Lain Selain Pajak

Jum'at, 19 November 2021 | 12:00 WIB
UU HPP

UU HPP Punya Arti Penting Bagi Pengusaha, Ini Alasannya

Kamis, 18 November 2021 | 16:30 WIB
PERPRES 98/2021

Laksanakan Perdagangan Karbon, Indonesia Bakal Punya Bursa Karbon

Kamis, 18 November 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menteri ESDM Beberkan Skema Perhitungan Pajak Karbon, Seperti Apa?

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim