Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu NOP PBB?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu NOP PBB?

NOMOR objek pajak (NOP) pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi nomor yang kerap dibutuhkan wajib pajak PBB. Wajib pajak PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya (PBB-P3L) maupun PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kerap diminta mengisikan NOP PBB-nya.

Misalnya, wajib pajak PBB-P2 di wilayah Jakarta yang ingin mendapatkan e-SPPT harus mendaftarkan diri dengan mengisikan NOP PBB-P2. Selain itu, wajib pajak yang ingin mengetahui nilai tagihannya juga harus login pada laman Bapenda Jakarta menggunakan NOP PBB-P2. Lantas, apa itu NOP PBB?

Definisi

NOP PBB adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan (Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-08/PJ/2019). NOP diberikan oleh Kepala KPP untuk setiap objek pajak (Angka 1 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2019).

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Secara lebih terperinci, untuk objek yang hanya terdiri atas permukaan bumi dan/atau bangunan akan diberikan 1 NOP. Sementara itu, untuk objek yang terdiri atas permukaan bumi dan tubuh bumi maka NOP diberikan atas setiap jenis bumi dan tubuh bumi.

Misalnya, untuk objek pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) maka NOP diberikan atas permukaan bumi onshore dan/atau bangunan, permukaan bumi offshore dan/atau bangunan, serta tubuh bumi.

Biasanya NOP diperoleh saat wajib pajak melakukan registrasi atas objek pajak. NOP tersebut tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKT) PBB. Pada saat ini, NOP juga tertera pada surat keterangan terdaftar PBB.

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Adapun NOP terdiri atas 18 digit yang disusun sedemikian rupa dalam suatu struktur sehingga dapat diidentifikasi. Secara lebih terperinci, digit ke-1 dan ke-2 dari NOP merupakan kode wilayah provinsi. Lalu, digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode wilayah kabupaten/kota.

Selanjutnya, digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode wilayah kecamatan. Kemudian, digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode KPP. Terakhir, digit ke-11 sampai dengan digit ke-18 merupakan kode objek pajak (kode subsector, jenis bumi, rincian, nomor urut, dan kode sektor objek).

Hal ini berarti NOP telah didesain secara unik dan setiap objek pajak akan memiliki NOP yang berbeda. Dengan demikian, pemberian NOP ini salah satunya dapat menghindari objek pajak ganda serta mempermudah mengetahui lokasi objek pajak.

Baca Juga: Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Informasi lebih lanjut mengenai NOP bisa disimak dalam UU PBB, UU PDRD, Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2021, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-08/PJ/2019, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-33/PJ/2019. (kaw)

Topik : kamus, kamus pajak, PBB, kamus PBB, NOP PBB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 September 2021 | 16:30 WIB
KAMUS CUKAI

APA ITU MMEA?

Senin, 06 September 2021 | 09:52 WIB
KOTA BENGKULU

Tunggakan Pajak Tembus Rp60 Miliar, Program Relaksasi Disiapkan

Jum'at, 03 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Wajib Pajak OPPT?

Kamis, 02 September 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Beda Alur Penyampaian SPOP PBB Manual dan Elektronik

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 07:30 WIB
KINERJA FISKAL

Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi