Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Desentralisasi Fiskal?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Desentralisasi Fiskal?

SINERGI antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah. Sinergi tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan.

Pasalnya, data dan informasi mengemban peranan penting dalam optimalisasi penerimaan dan pengawasan kepatuhan pajak. Untuk itu, Ditjen Pajak (DJP) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 169 pemda. Simak “Bila DJP Menandatangani MoU dengan Pemda

Melalui perjanjian tersebut, DJP akan menerima sumber data pengawasan antara lain data kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan dan perkebunan. Sebaliknya, pemda akan menerima data DJP untuk kepentingan pengawasan daerah.

Baca Juga: Apa Itu Penyelenggara Kawasan Berikat dan PDKB?

Adapun apabila berbicara mengenai pajak daerah maka sangat berkaitan erat dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini lantaran kewenangan daerah dalam memungut pajak merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah. Lantas, apa itu desentralisasi fiskal?

Definisi
PENERAPAN otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Namun, kedua regulasi itu sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir dengan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004.

Mengacu Pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga: Apa Itu Nilai Buku dalam Pengalihan Harta?

Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaan juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunanya (Prawoto, 2015). Maka dari itu, pelimpahan tugas kepada pemda dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions) (Hastuti, 2018).

Untuk itu, salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Bahl (2009) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan fiskal pemda.

Menurut, Nižňanský, Mikloš, dan Žárska (1998) desentralisasi fiskal adalah penetapan batasan untuk pengambilan keputusan di tingkat sub-pusat dengan memperkuat kekuasaan dan tanggung jawab administrasi publik tingkat bawah dalam menyediakan dan mendanai barang publik.

Baca Juga: Apa Itu Fringe Benefit Tax?

Sementara itu, Slinko (2002) mengartikan desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemda, termasuk di dalamnya menyerahkan otoritas bagi pemda untuk penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Secara lebih luas, Prawirosetoto (2002) menyatakan desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment).

Adapun fiskal merupakan istilah yang merujuk pada pendapatan publik, keuangan publik, perbendaharaan atau penerimaan publik, termasuk semua peraturan perpajakan yang menjadi dasar pendapatan publik dihimpun (IBFD,2015). Dengan demikian, singkatnya fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara (KBBI).

Baca Juga: Pendapatan Terdampak Pandemi, BPK: Pelayanan Publik Terpengaruh

Simpulan
INTINYA otonomi daerah mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah. Otonomi daerah salah satunya diwujudkan dengan desentralisasi fiskal.

Secara ringkas, desentralisasi fiskal berarti penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Adapun fiskal berarti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan publik. Hal ini berarti dengan desentralisasi fiskal pemda berwenang mengatur keuangan daerahnya sendiri termasuk memungut pajak. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Deklarasi Nilai Pabean?
Topik : desentralisasi fiskal, definisi, kamus pajak, kamus kebijakan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 06 Mei 2021 | 11:04 WIB
Terimakasih imunya DDTC
1
artikel terkait
Senin, 10 Mei 2021 | 16:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN
Minggu, 09 Mei 2021 | 07:01 WIB
PERIMBANGAN KEUANGAN
Jum'at, 07 Mei 2021 | 16:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN
Kamis, 06 Mei 2021 | 15:17 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH