KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)?

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 13 Desember 2023 | 17:00 WIB
Apa Itu Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)?

PEKERJA migran indonesia (PMI) merupakan salah satu penyumbang devisa negara dan memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan layanan bagi para PMI.

Kemudahan itu di antaranya diberikan berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) bagi PMI. Pemberian fasilitas ini diharapkan dapat memperlancar arus barang kiriman para PMI.

Pemerintah memberikan fasilitas tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41/2023. Peraturan yang berlaku mulai 11 Desember 2023 tersebut di antaranya mengatur fasilitas fiskal dan kelonggaran prosedural atas barang kiriman PMI. Lantas, apa itu barang kiriman PMI?

Baca Juga:
Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Penyelenggara pos yang dimaksud ialah penyelenggara pos yang ditunjuk (Pos Indonesia) dan perusahaan jasa titipan (layanan pos komersial).

Sementara itu, barang kiriman PMI berarti barang kiriman yang dikirim oleh PMI dan memenuhi persyaratan tertentu, meliputi barang yang telah dipakai dan/atau dimiliki oleh PMI. Persyaratan yang harus dipenuhi atas barang kiriman PMI telah diatur dalam Pasal 3 PMK 141/2023.

Merujuk Pasal 3 ayat (1) PMK 141/2023, barang kiriman PMI harus memenuhi 5 syarat. Pertama, dikirim oleh PMI yang sedang bekerja dan perkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kedua, keperluan rumah tangga dan/atau barang konsumsi. Ketiga, bukan merupakan barang kena cukai.

Baca Juga:
DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Keempat, bukan merupakan telepon seluler, komputer genggam, dan/atau komputer tablet. Kelima, tidak untuk diperdagangkan. Selain itu, barang kiriman PMI dikemas dalam kemasan paling besar berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm.

PMI yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia. PMK 141/2023 mengklasifikasikan PMI menjadi dua jenis.

Pertama, PMI yang tercatat pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kedua, PMI selain yang tercatat pada BP2MI dengan ketentuan memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Indonesia.

Baca Juga:
Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Atas barang kiriman PMI dengan nilai pabean paling banyak FOB US$500 akan memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.

Fasilitas tersebut diberikan dengan ketentuan pengiriman barang dilakukan maksimal 3 kali dalam 1 tahun untuk PMI yang terdaftar pada BP2MI, serta maksimal 1 kali untuk PMI selain yang terdaftar pada BP2MI.

Apabila nilai barang kiriman lebih dari US$500 maka selisihnya akan dikenakan bea masuk dengan tarif 7,5%. Selain itu, atas nilai yang melebihi ambang batas pembebasan tersebut juga akan dipungut PPN dan PPnBM, serta dipungut PPh Pasal 22 Impor.

Apabila disandingkan dengan ketentuan barang kiriman umum dalam PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 maka ambang batas pembebasan tersebut lebih besar. Pembebasan bea masuk dalam PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 ialah maksimal FOB US$3 per pengiriman. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei