Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Bank Persepsi?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Bank Persepsi?

PENERIMAAN negara baik yang berasal dari pajak maupun nonpajak merupakan sumber dana pembangunan yang perlu diamankan. Untuk itu, pemerintah telah mengatur tata cara penyetoran sekaligus tempat penyetorannya.

Pengaturan tersebut salah satunya ditujukan untuk menjamin kelancaran pemasukan penerimaan negara ke kas negara. Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi dan informasi guna menjamin kepatuhan penyetoran dan administrasi penerimaan negara.

Kemajuan teknologi itu antara lain diaplikasikan dengan menunjuk bank sebagai bank persepsi dalam rangka pengelolaan setoran penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pajak. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank persepsi?

Baca Juga: Apa Itu Pemungut PPN PMSE?

Definisi
DEFINISI bank persepsi tercantum dalam banyak regulasi. Merujuk Pasal 1 angka 8 PMK 161/2008, bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

BUN merupakan akronim Bendahara Umum Negara, yaitu pejabat yang diberi tugas melaksanakan fungsi BUN. Sementara itu, Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 6 PMK 32/2014 s.t.d.t.d. PMK 202/2018 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, bank persepsi diartikan sebagai bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.

Baca Juga: Apa Itu Nilai Pabean?

BUN yang dimaksud dalam PMK 32/2014 s.t.d.t.d. PMK 202/2018 adalah Menteri Keuangan. Sementara itu, yang dimaksud dengan Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. Namun, PMK 32/2014 s.t.d.t.d. PMK 202/2018 telah dicabut dan digantikan dengan PMK 225/2020.

Meski demikian, definisi bank persepsi dalam PMK 225/2020 masih sama dengan yang ada pada PMK 202/2018, yaitu bank umum yang ditunjuk Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara. Begitu pula dengan pihak yang menjadi BUN dan kuasa BUN juga tetap sama.

Penerimaan negara yang dimaksud PMK 225/2020 ini meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pembiayaan, penerimaan hibah, dan penerimaan negara lainnya.

Baca Juga: Apa Itu Sistem Online Single Submission?

Di sisi lain, PMK 242/2014 yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak mengartikan bank persepsi sebagai bank umum yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu bank umum dapat ditunjuk menjadi bank persepsi. Perincian syarat dan ketentuan tersebut dapat disimak dalam PMK 225/2020. Adapun bank persepsi menerima imbalan atas jasa pelayanan penerimaan yang diberikan.

Besarnya tarif imbalan jasa atas pelayanan penerimaan negara tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Selain bank persepsi, terdapat pihak lain yang juga berperan sebagai collecting agent, di antaranya pos persepsi, bank persepsi valas, dan lembaga persepsi lainnya.

Baca Juga: Apa Itu Hard-to-Tax Sector?

Simpulan
DEFINISI bank persepsi tercantum dalam banyak regulasi. Namun, definisi bank persepsi yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran pajak salah satunya tertuang dalam PMK 225/2020.

PMK tersebut mengartikan bank persepsi sebagai bank umum yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Intinya bank persepsi merupakan bank yang berperan sebagai agen yang melayani transaksi pembayaran atau penyetoran dari wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Desentralisasi Fiskal?

Topik : bank persepsi, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 26 Maret 2021 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 24 Maret 2021 | 18:16 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 22 Maret 2021 | 17:33 WIB
KAMUS PABEAN
Jum'at, 19 Maret 2021 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Senin, 17 Mei 2021 | 10:50 WIB
AFRIKA SELATAN
Senin, 17 Mei 2021 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK