Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Antisipasi Transisi MPN, Begini Instruksi Bupati

A+
A-
0
A+
A-
0

NATUNA, DDTCNews — Bupati Natuna Hamid Rizal meminta segenap bendaharawan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Natuna sigap mengantisipasi lambatnya koneksi internet di kawasan kepulauan tersebut dalam rangka transisi penggunaan sistem dalam pelayanan setoran pajak.

Hamid menyatakan kesigapan dan antisipasi itu diperlukan seiring dengan rencana penerapan program penatausahaan penerimaan negara melalui sistem modul penerimaan negara generasi dua (MPN G2) pada Juli 2016 yang sekaligus mencabut sistem MPN G1.

“Kita harus antisipasi, dan saya harap kita bisa saling mengisi. Layanan internet di Natuna itu lelet. Jadi kalau gagal, langsung segera ke kantor pajak. Sekarang harus kerja cepat, bukan jalan lagi tetapi harus lari menyesuaikan perubahan globalisasi,” tutur Hamid dalam sosialisasi MPN G2 di Natuna, pekan lalu.

Baca Juga: Perizinan Berbelit, Bisnis Sarang Burung Walet Bebas dari Pajak

Di tempat yang sama, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Nizam mengatakan penerimaan pajak melalui sistem MPN G2 sejak 2014 telah mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan total 130 transaksi. Jumlah itu masih kecil, karena Wajib Pajak belum seluruhnya menggunakan sistem MPN G2.

Menurut dia, sistem MPN G2 akan semakin memudahkan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Pasalnya, jelas Nizam seperti dikutip batampos.co.id, sistem e-billing dalam MPN G2 membuat wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual.

Kemudahan itu juga ditambah dengan rencana Bank Riau Kepri melayani pembayaran pajak melalui automatic teller machine (ATM). “Pembayaran pajak melalui ATM ini sudah melalui tahap verifikasi Dirjen Perbendaharaan Negara. Jadi, realisasinya tiinggal menunggu waktu,” katanya. (Bsi)

“Kita harus antisipasi, dan saya harap kita bisa saling mengisi. Layanan internet di Natuna itu lelet. Jadi kalau gagal, langsung segera ke kantor pajak. Sekarang harus kerja cepat, bukan jalan lagi tetapi harus lari menyesuaikan perubahan globalisasi,” tutur Hamid dalam sosialisasi MPN G2 di Natuna, pekan lalu.

Baca Juga: Perizinan Berbelit, Bisnis Sarang Burung Walet Bebas dari Pajak

Di tempat yang sama, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Nizam mengatakan penerimaan pajak melalui sistem MPN G2 sejak 2014 telah mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan total 130 transaksi. Jumlah itu masih kecil, karena Wajib Pajak belum seluruhnya menggunakan sistem MPN G2.

Menurut dia, sistem MPN G2 akan semakin memudahkan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Pasalnya, jelas Nizam seperti dikutip batampos.co.id, sistem e-billing dalam MPN G2 membuat wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual.

Kemudahan itu juga ditambah dengan rencana Bank Riau Kepri melayani pembayaran pajak melalui automatic teller machine (ATM). “Pembayaran pajak melalui ATM ini sudah melalui tahap verifikasi Dirjen Perbendaharaan Negara. Jadi, realisasinya tiinggal menunggu waktu,” katanya. (Bsi)

Topik : natuna, sistem mpn g2
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 02 Desember 2019 | 17:55 WIB
KABUPATEN TABANAN
Jum'at, 29 November 2019 | 19:12 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 28 November 2019 | 18:00 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 28 November 2019 | 12:07 WIB
SRI LANKA
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA