Antisipasi Risiko Pemeriksaan Pajak? WP Perlu Pahami Ini

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak perlu memahami mekanisme pemeriksaan yang menjadi landasan pejabat fungsional pemeriksa Ditjen Pajak (DJP).

Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian mengatakan dengan pemahaman terkait dengan alur pemeriksaan, wajib pajak dapat melakukan antisipasi. Dengan demikian, wajib pajak akan menyajikan data-data yang relevan dengan mudah.

“Kita perlu mencoba kooperatif dan suportif. Kita siapkan data dan analisis yang akan dihadapi ketika pemeriksaan. Jadi, kita identifikasi dulu melalui rasio analisis yang sudah kita lakukan secara internal, menggunakan pendekatan yang digunakan otoritas pajak,” ujarnya dalam webinar bertajuk Trends and Effective Strategy to Face 2021 Tax Audit, Rabu (17/3/2021).

David mengatakan wajib pajak harus mampu menjelaskan kepada pemeriksa mengenai kondisi perusahaan, seperti penyebab kerugian, penyebab turunnya omzet, hingga penyebab naiknya harga pokok penjualan (HPP).

Tak hanya itu, wajib pajak juga perlu menjelaskan proses bisnis dan pembukuan pada internal perusahaan. Bila sistem pengendalian internal dalam aspek pelaksanaan pembukuan sudah baik dan terjamin integritasnya, risiko yang timbul dalam proses pemeriksaan relatif dapat dikelola.

Ekualisasi dan rekonsiliasi juga bisa disiapkan lebih awal melalui sistem enterprise resource planning (ERP) yang sudah diintegrasikan dengan data perpajakan. Integrasi data diperlukan sehingga ketika dibutuhkan, rekonsiliasi dan ekualisasi dapat dilaksanakan dengan cepat.

“Ini harus diterapkan bukan hanya oleh bagian pajak di perusahaan tapi oleh bagian yang bertanggung jawab dengan fungsinya seperti procurement, AR, dan sebagainya," ujar David.

Ekualisasi dan rekonsiliasi perlu disiapkan di awal agar wajib pajak tidak terlambat menyerahkan data yang diperlukan pejabat fungsional pemeriksa pajak.

“Wajib pajak mungkin saja belum membuat dan ketika itu didiskusikan pada SPHP ternyata waktunya terbatas sehingga banyak reconciling item yang tidak terjawab. Akibatnya, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan," ujar David.

Dalam masalah rekonsiliasi dan ekualisasi ini, sambungnya, terkadang wajib pajak kesulitan menunjukkan data yang diperlukan untuk membuktikan kepatuhannya. Kerangka analisis pajak yang bisa digunakan adalah issues, regulations, evidences,analysis, and conclusion (IREAC).

Melalui IREAC, isu yang terkait dengan kebenaran materiel pengenaan pajak perlu diidentifikasi. Selanjutnya, regulasi digunakan untuk menganalisis permasalahan yang timbul. Bukti, seperti dokumen, perlu disiapkan untuk menunjukkan kebenaran materiel dari pengenaan pajak.

Setelah isu, regulasi, dan bukti telah teridentifikasi, wajib pajak perlu membangun analisis dan argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Pada akhirnya, wajib pajak dapat menyimpulkan apakah syarat dari suatu pengenaan pajak sudah terpenuhi dan memiliki bukti yang cukup.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan webinar ketiga dari 4 seri dalam DDTC Tax Week 2021. Untuk mendapat informasi mengenai topik, pembicara, dan laman pendaftaran rangkaian webinar, Anda dapat langsung menyimak pada artikel ‘DDTC Tax Week Digelar! Ada 4 Webinar Pajak Gratis, Mau?’. (kaw)