Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Antisipasi Risiko Pemeriksaan Pajak? WP Perlu Pahami Ini

A+
A-
42
A+
A-
42
Antisipasi Risiko Pemeriksaan Pajak? WP Perlu Pahami Ini

Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk Trends and Effective Strategy to Face 2021 Tax Audit, Rabu (17/3/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak perlu memahami mekanisme pemeriksaan yang menjadi landasan pejabat fungsional pemeriksa Ditjen Pajak (DJP).

Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian mengatakan dengan pemahaman terkait dengan alur pemeriksaan, wajib pajak dapat melakukan antisipasi. Dengan demikian, wajib pajak akan menyajikan data-data yang relevan dengan mudah.

“Kita perlu mencoba kooperatif dan suportif. Kita siapkan data dan analisis yang akan dihadapi ketika pemeriksaan. Jadi, kita identifikasi dulu melalui rasio analisis yang sudah kita lakukan secara internal, menggunakan pendekatan yang digunakan otoritas pajak,” ujarnya dalam webinar bertajuk Trends and Effective Strategy to Face 2021 Tax Audit, Rabu (17/3/2021).

David mengatakan wajib pajak harus mampu menjelaskan kepada pemeriksa mengenai kondisi perusahaan, seperti penyebab kerugian, penyebab turunnya omzet, hingga penyebab naiknya harga pokok penjualan (HPP).

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Tak hanya itu, wajib pajak juga perlu menjelaskan proses bisnis dan pembukuan pada internal perusahaan. Bila sistem pengendalian internal dalam aspek pelaksanaan pembukuan sudah baik dan terjamin integritasnya, risiko yang timbul dalam proses pemeriksaan relatif dapat dikelola.

Ekualisasi dan rekonsiliasi juga bisa disiapkan lebih awal melalui sistem enterprise resource planning (ERP) yang sudah diintegrasikan dengan data perpajakan. Integrasi data diperlukan sehingga ketika dibutuhkan, rekonsiliasi dan ekualisasi dapat dilaksanakan dengan cepat.

“Ini harus diterapkan bukan hanya oleh bagian pajak di perusahaan tapi oleh bagian yang bertanggung jawab dengan fungsinya seperti procurement, AR, dan sebagainya," ujar David.

Baca Juga: Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Ekualisasi dan rekonsiliasi perlu disiapkan di awal agar wajib pajak tidak terlambat menyerahkan data yang diperlukan pejabat fungsional pemeriksa pajak.

“Wajib pajak mungkin saja belum membuat dan ketika itu didiskusikan pada SPHP ternyata waktunya terbatas sehingga banyak reconciling item yang tidak terjawab. Akibatnya, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan," ujar David.

Dalam masalah rekonsiliasi dan ekualisasi ini, sambungnya, terkadang wajib pajak kesulitan menunjukkan data yang diperlukan untuk membuktikan kepatuhannya. Kerangka analisis pajak yang bisa digunakan adalah issues, regulations, evidences,analysis, and conclusion (IREAC).

Baca Juga: Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Melalui IREAC, isu yang terkait dengan kebenaran materiel pengenaan pajak perlu diidentifikasi. Selanjutnya, regulasi digunakan untuk menganalisis permasalahan yang timbul. Bukti, seperti dokumen, perlu disiapkan untuk menunjukkan kebenaran materiel dari pengenaan pajak.

Setelah isu, regulasi, dan bukti telah teridentifikasi, wajib pajak perlu membangun analisis dan argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Pada akhirnya, wajib pajak dapat menyimpulkan apakah syarat dari suatu pengenaan pajak sudah terpenuhi dan memiliki bukti yang cukup.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan webinar ketiga dari 4 seri dalam DDTC Tax Week 2021. Untuk mendapat informasi mengenai topik, pembicara, dan laman pendaftaran rangkaian webinar, Anda dapat langsung menyimak pada artikel ‘DDTC Tax Week Digelar! Ada 4 Webinar Pajak Gratis, Mau?’. (kaw)

Baca Juga: Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Topik : DDTC Tax Week, pemeriksaan, Ditjen Pajak, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 18 Maret 2021 | 09:06 WIB
Diharapkan kedepannya wajib pajak akan lebih concern dalam mengantisipasi tax dispute yang possible terjadi pada bisnisnyanya dengan memanfaatkan program ERP yang intergrate dengan data pajak agar supporting evidence dalam rangka pemeriksaan dapat disiapkan lebih awal, dimana hal ini mempertimbangka ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak