Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Anies Lanjutkan Revisi Perda Retribusi Daerah, Ada Tarif yang Dihapus

A+
A-
0
A+
A-
0
Anies Lanjutkan Revisi Perda Retribusi Daerah, Ada Tarif yang Dihapus

Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. (Ilustrasi/dprd-dkijakartaprov.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan DPRD DKI Jakarta akan tetap melanjutkan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2012 tentang Retribusi Daerah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait dengan revisi tersebut.

"Kami selalu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat meski tidak secara formal lagi. Ada website dan media interaktif, sebelum ditetapkannya pembahasan pasal per pasal nanti," ujar Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga: Data Ulang Objek PBB, Anies Libatkan Sekda Hingga Camat

Adapun salah satu tujuan direvisinya perda itu adalah untuk meningkatkan pendapatan. Pasalnya, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta masih belum optimal. Tahun lalu, retribusi daerah hanya menyumbang Rp587,9 miliar dari target Rp710,1 miliar.

Selain itu, seperti dilansir dprd-dkijakartaprov.go.id, revisi Perda No. 3/2012 juga berfungsi menciptakan kepastian hukum, salah satunya dengan menghapuskan pengenaan retribusi yang ditiadakan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta sendiri. Misalnya retribusi izin gangguan.

Melalui Perda No. 3/2019 yang ditetapkan September 2019, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta mencabut Perda No. 15/2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Baca Juga: Buat Warga Jakarta! Bayar Pajak PBB Kini Sudah Bisa Lewat Gopay

Pencabutan perda tersebut merupakan tindaklanjut atas ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19/2017 yang mencabut Permendagri No. 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Kementerian Dalam Negeri mencabut izin gangguan karena jenis izin tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak sejalan dengan usaha peningkatan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB).

Sejak berlakunya Perda No. 3/2019, semua ketentuan yang mensyaratkan izin gangguan untuk proses penerbitan perizinan dan nonperizinan serta ketentuan retribusi izin gangguan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. (Bsi)

Baca Juga: Pelayanan Tatap Muka Pajak Daerah di DKI Tutup? Bapenda: Tunggu Arahan

Topik : retribusi daerah, anies baswedan, dki jakarta
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 25 Agustus 2020 | 16:41 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 13 Agustus 2020 | 13:48 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 11:58 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 06:00 WIB
LAPORAN BANK DUNIA
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL