Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha tembus Rp59,08 triliun per 24 September 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 94% dari pagu yang disiapkan, Rp62,83 triliun. Oleh karena itu, pagu insentif perpajakan hanya tersisa Rp3,75 triliun hingga Desember 2021.

"Insentif usaha dari Rp62,83 triliun sudah terealisasi sebesar Rp59,08 triliun atau 94,0%," katanya melalui konferensi video, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Airlangga mengatakan pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan melalui program pemulihan ekonomi nasional. Insentif tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah. Meski demikian, dia tidak memerinci realisasi atas pemanfaatan masing-masing jenis insentif pajak.

Secara umum, Airlangga mengatakan realisasi program PEN hingga 24 September 2021 senilai Rp404,70 triliun atau 54,3% dari pagu Rp744,77 triliun. Pada klaster kesehatan, realisasi stimulusnya senilai Rp100,5 triliun atau 46,8% dari pagu Rp214,96 triliun.

Baca Juga: Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Anggaran itu misalnya digunakan untuk belanja testing dan tracing, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pembelian obat Covid-19, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kemudian pada klaster perlindungan sosial, realisasi anggaran tercatat Rp116,02 triliun atau 62,2% dari pagu Rp186,64 triliun. Pemanfaatannya misalnya untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, serta bantuan kuota internet.

Pada program prioritas kementerian/lembaga (K/L), Airlangga menyebut telah terealisasi anggaran Rp60,70 triliun atau 51,5% dari pagu Rp117,94 triliun. Penggunaannya yakni untuk program padat karya K/L, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Baca Juga: Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Adapun pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, realisasi stimulus mencapai Rp68,38 triliun atau 42,1% dari pagu Rp162,40 triliun. Realisasi tersebut untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM.

"Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa ini sudah hampir masuk kuartal IV sehingga masing-masing K/L tentunya juga perlu memonitor belanja negara sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga," ujar Airlangga. (sap)

Baca Juga: Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty
Topik : insentif pajak, insentif PPN, diskon pajak, penerimaan pajak, pembebasan PPh, tarif pajak, APBM, PEN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Pemda Mulai Kebut Digitalisasi Pajak Daerah, Implementasi Dimulai 2022

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 20:19 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Jalankan Sejumlah Pengawasan, Ini Program DJP Amankan Penerimaan Pajak

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital