Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha tembus Rp59,08 triliun per 24 September 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 94% dari pagu yang disiapkan, Rp62,83 triliun. Oleh karena itu, pagu insentif perpajakan hanya tersisa Rp3,75 triliun hingga Desember 2021.

"Insentif usaha dari Rp62,83 triliun sudah terealisasi sebesar Rp59,08 triliun atau 94,0%," katanya melalui konferensi video, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Airlangga mengatakan pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan melalui program pemulihan ekonomi nasional. Insentif tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah. Meski demikian, dia tidak memerinci realisasi atas pemanfaatan masing-masing jenis insentif pajak.

Secara umum, Airlangga mengatakan realisasi program PEN hingga 24 September 2021 senilai Rp404,70 triliun atau 54,3% dari pagu Rp744,77 triliun. Pada klaster kesehatan, realisasi stimulusnya senilai Rp100,5 triliun atau 46,8% dari pagu Rp214,96 triliun.

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Anggaran itu misalnya digunakan untuk belanja testing dan tracing, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pembelian obat Covid-19, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kemudian pada klaster perlindungan sosial, realisasi anggaran tercatat Rp116,02 triliun atau 62,2% dari pagu Rp186,64 triliun. Pemanfaatannya misalnya untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, serta bantuan kuota internet.

Pada program prioritas kementerian/lembaga (K/L), Airlangga menyebut telah terealisasi anggaran Rp60,70 triliun atau 51,5% dari pagu Rp117,94 triliun. Penggunaannya yakni untuk program padat karya K/L, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Adapun pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, realisasi stimulus mencapai Rp68,38 triliun atau 42,1% dari pagu Rp162,40 triliun. Realisasi tersebut untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM.

"Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa ini sudah hampir masuk kuartal IV sehingga masing-masing K/L tentunya juga perlu memonitor belanja negara sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga," ujar Airlangga. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Topik : insentif pajak, insentif PPN, diskon pajak, penerimaan pajak, pembebasan PPh, tarif pajak, APBM, PEN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hapus NPWP Butuh Waktu Berapa Lama? Simak Penjelasan DJP Ini

Minggu, 07 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BALI

Tanah 1.000 Meter Persegi Milik Tersangka Pidana Perpajakan Disita

Minggu, 07 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hibah Kepada WP Orang Pribadi UMKM yang Dikecualikan dari Objek Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini