KOTA BENGKULU

Andalkan Aplikasi e-SPTDP, Target Setoran PBB Optimistis Tercapai

Dian Kurniati | Senin, 13 September 2021 | 10:00 WIB
Andalkan Aplikasi e-SPTDP, Target Setoran PBB Optimistis Tercapai

Ilustrasi.

KOTA BENGKULU, DDTCNews – Pemkot Bengkulu, Bengkulu, optimistis target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat tercapai tahun ini.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Gita Gama mengatakan setoran BPHTB saat ini relatif tinggi. Dia juga meyakini setoran PBB akan meningkat setelah aplikasi elektronik surat pemberitahuan pajak daerah (e-SPTPD) diterapkan.

"Nampaknya kesadaran dan pengertian dari masyarakat sudah mulai tinggi untuk membayar pajak," katanya, dikutip pada Senin (13/9/2021).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Gita menuturkan realisasi setoran BPHTB hingga Juli 2021 mencapai lebih dari Rp11 miliar atau 75% dari target Rp15 miliar. Meski ada keluhan penetapan BPHTB terlalu tinggi, kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya sangat baik.

Untuk PBB, realisasinya baru sekitar Rp3,85 miliar atau 35% dari target Rp11 miliar. Menurutnya, realisasi yang rendah tersebut dikarenakan waktu jatuh tempo pembayaran yang masih cukup panjang, yaitu November 2021.

Secara keseluruhan, pemkot menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp147 miliar pada tahun ini. Dia optimistis target tersebut dapat tercapai, meskipun target tersebut naik hingga 88% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah Zainul Arifin menambahkan Bapenda telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan pajak daerah, terutama PBB dan BPHTB.

Strategi yang dimaksud di antaranya mengintegrasikan data wajib pajak daerah pada tiga instansi antara lain Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Lalu, lanjut Zainul, pemkot juga menyediakan e-SPTDP untuk digunakan wajib pajak melakukan registrasi ulang. Melalui aplikasi tersebut, ia meyakini proses pelaporan dan penyetoran pajak daerah akan makin mudah.

"Sehingga wajib pajak bisa cepat melaporkan pajaknya. Inilah inovasi yang menguntungkan warga, apalagi pada masa pandemi," ujarnya seperti dilansir kabarrafflesia.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

16 September 2021 | 15:57 WIB

Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan pembayaran pajak dan melebihi target

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara