Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Akademisi: Penataan Regulasi PPN Tidak Bisa Setengah Hati

A+
A-
3
A+
A-
3
Akademisi: Penataan Regulasi PPN Tidak Bisa Setengah Hati

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Priandhita Sukowidyanti Asmoro saat memberikan paparan dalam webinar bertajuk 'Arah dan Aspek Reformasi PPN di Indonesia', Selasa (4/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews—Penataan regulasi pajak pertambahan nilai (PPN) dinilai tidak bisa dilakukan setengah hati oleh pemerintah. Pembenahan harus dilakukan secara paralel baik dari sisi kebijakan dan administrasi.

Sekretaris Program Studi S1 Perpajakan FIA Universitas Brawijaya Priandhita Sukowidyanti Asmoro mengatakan penataan dalam ranah kebijakan dan administrasi menjadi kesatuan sebagai syarat terciptanya sistem PPN yang ideal.

"Jadi reformasi kebijakan dan administrasi PPN harus dilakukan secara bersamaan," katanya saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk 'Arah dan Aspek Reformasi PPN di Indonesia', Selasa (4/8/2020).

Baca Juga: World Bank Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia, Begini Respons BKF

Dosen yang biasa disapa Dita ini menyatakan terdapat dua persoalan krusial perihal PPN yang perlu ditinjau ulang pemerintah pada aspek kebijakan. Pertama, masih banyaknya barang yang mendapatkan pengecualian untuk dipungut PPN.

Saat ini, Indonesia masuk urutan kedua di kawasan Asean yang royal memberikan fasilitas PPN dengan 37 item barang dan jasa. Jumlah tersebut hanya lebih tinggi dari Filipina dengan 59 item barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas PPN.

“Sementara itu Thailand hanya 35 item, Vietnam dengan 25 item dan Malaysia dengan 14 item yang mendapatkan fasilitas PPN,” ujarnya.

Baca Juga: Mengupas Prinsip Pemungutan PPN

Kedua, masih tingginya penetapan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Dita menyebutkan threshold PPN yang tinggi berpotensi menaikkan risiko terjadinya penghindaran pajak.

Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mendistorsi sistem perekonomian lantaran konsumen cenderung melakukan transaksi barang dan jasa kepada pelaku usaha nonPKP. Adapun ambang batas PKP di Indonesia terbilang tinggi di negara-negara Asean.

Melihat kompleksitas dimensi kebijakan PPN, Dita menilai setiap agenda penataan regulasi PPN tak hanya sebatas kalkulasi ekonomi dampak kebijakan seperti penentuan tarif, ambang batas pengusaha kena PPN, fasilitas serta objek dan subjek PPN.

Baca Juga: Susul Arab Saudi, Tiga Negara Ini Bakal Terapkan Pungutan PPN

Menurutnya, penataan juga wajib dikemas dengan penataan administrasi dengan memperkuat kualitas fiskus dan sistem teknologi informasi untuk menampung data dan informasi sehingga upaya mengejar sistem PPN yang ideal bisa lebih dekat.

“Untuk reformasi PPN yang masih kurang saat ini adalah tersedianya data dan informasi yang memadai. Hal ini penting untuk menghitung secara presisi besaran dan pola konsumsi masyarakat terutama yang dilakukan secara digital,” tutur Dita. (rig)

Baca Juga: Dapat Notifikasi ETAX-API-50031: Not Found? Ini Kata Ditjen Pajak
Topik : webinar series, kebijakan pajak, covid-19, PPN, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 14:49 WIB
PMK 132/2020
Senin, 28 September 2020 | 13:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 10:35 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 09:58 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON