BERITA TERKINI
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Priandhita Sukowidyanti Asmoro saat memberikan paparan dalam webinar bertajuk 'Arah dan Aspek Reformasi PPN di Indonesia', Selasa (4/8/2020).
JAKARTA, DDTCNews—Penataan regulasi pajak pertambahan nilai (PPN) dinilai tidak bisa dilakukan setengah hati oleh pemerintah. Pembenahan harus dilakukan secara paralel baik dari sisi kebijakan dan administrasi.
Sekretaris Program Studi S1 Perpajakan FIA Universitas Brawijaya Priandhita Sukowidyanti Asmoro mengatakan penataan dalam ranah kebijakan dan administrasi menjadi kesatuan sebagai syarat terciptanya sistem PPN yang ideal.
"Jadi reformasi kebijakan dan administrasi PPN harus dilakukan secara bersamaan," katanya saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk 'Arah dan Aspek Reformasi PPN di Indonesia', Selasa (4/8/2020).
Dosen yang biasa disapa Dita ini menyatakan terdapat dua persoalan krusial perihal PPN yang perlu ditinjau ulang pemerintah pada aspek kebijakan. Pertama, masih banyaknya barang yang mendapatkan pengecualian untuk dipungut PPN.
Saat ini, Indonesia masuk urutan kedua di kawasan Asean yang royal memberikan fasilitas PPN dengan 37 item barang dan jasa. Jumlah tersebut hanya lebih tinggi dari Filipina dengan 59 item barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas PPN.
“Sementara itu Thailand hanya 35 item, Vietnam dengan 25 item dan Malaysia dengan 14 item yang mendapatkan fasilitas PPN,” ujarnya.
Kedua, masih tingginya penetapan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Dita menyebutkan threshold PPN yang tinggi berpotensi menaikkan risiko terjadinya penghindaran pajak.
Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mendistorsi sistem perekonomian lantaran konsumen cenderung melakukan transaksi barang dan jasa kepada pelaku usaha nonPKP. Adapun ambang batas PKP di Indonesia terbilang tinggi di negara-negara Asean.
Melihat kompleksitas dimensi kebijakan PPN, Dita menilai setiap agenda penataan regulasi PPN tak hanya sebatas kalkulasi ekonomi dampak kebijakan seperti penentuan tarif, ambang batas pengusaha kena PPN, fasilitas serta objek dan subjek PPN.
Menurutnya, penataan juga wajib dikemas dengan penataan administrasi dengan memperkuat kualitas fiskus dan sistem teknologi informasi untuk menampung data dan informasi sehingga upaya mengejar sistem PPN yang ideal bisa lebih dekat.
“Untuk reformasi PPN yang masih kurang saat ini adalah tersedianya data dan informasi yang memadai. Hal ini penting untuk menghitung secara presisi besaran dan pola konsumsi masyarakat terutama yang dilakukan secara digital,” tutur Dita. (rig)
