Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

1
1

(dari kiri ke kanan) Ketua DK OJK Wimboh Santoso, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Guberbur BI Perry Warjiyo, dan Ketua DK LPS Halim Alamsyah seusai konferensi pers KSSK, Selasa (29/1/2019). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews –  Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan bauran kebijakan yang dapat tetap menarik pemilik dana repatriasi dalam kebijakan tax amnesty.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan koordinasi akan insentif dilakukan menjelang berakhirnyaholding period dana repatriasi pada akhir tahun ini. Bauran kebijakan antar-otoritas, menurutnya, akan diambil agar dana yang sudah diinvestasikan tetap betah di dalam negeri.

“Kami bersama sama BI dan OJK nanti akan lihat apa-apa yang bisa dilakukan,” katanya saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Kemenkeu, Selasa (29/1/2019).

Baca Juga: Fintech Rambah Layanan Akuntansi & Perpajakan

Selain intensif mengadakan pembicaraan dengan BI dan OJK, Kementerian Keuangan juga akan membuka pembicaraan dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya. Bagaimanapun, dana repatriasi sekitar Rp140 triliun juga bisa digunakan untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan kondisi ekonomi dan pasar keuangan domestik masih menarik untuk kegiatan investasi. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil menjadi nilai tambah bagi investor untuk berlama-lama di Tanah Air.

Otoritas fiskal, sambungnya, terus memperhatikan aliran dana repatriasi ke dalam pasar keuangan domestik. Sebagian besar dari dana repatriasi tersebut dibenamkan dalam perusahaan yang memiliki afiliasi maupun wadah investasi lain.

Baca Juga: PNBP Masih Tumbuh Double Digit, Apa Pendorongnya?

“Perekonomian Indonesia masih baik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terjaga dan expected return yang baik dibandingkan negara lain menjadi opsi menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya,” jelas Sri Mulyani. (kaw)

“Kami bersama sama BI dan OJK nanti akan lihat apa-apa yang bisa dilakukan,” katanya saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Kemenkeu, Selasa (29/1/2019).

Baca Juga: Fintech Rambah Layanan Akuntansi & Perpajakan

Selain intensif mengadakan pembicaraan dengan BI dan OJK, Kementerian Keuangan juga akan membuka pembicaraan dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya. Bagaimanapun, dana repatriasi sekitar Rp140 triliun juga bisa digunakan untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan kondisi ekonomi dan pasar keuangan domestik masih menarik untuk kegiatan investasi. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil menjadi nilai tambah bagi investor untuk berlama-lama di Tanah Air.

Otoritas fiskal, sambungnya, terus memperhatikan aliran dana repatriasi ke dalam pasar keuangan domestik. Sebagian besar dari dana repatriasi tersebut dibenamkan dalam perusahaan yang memiliki afiliasi maupun wadah investasi lain.

Baca Juga: PNBP Masih Tumbuh Double Digit, Apa Pendorongnya?

“Perekonomian Indonesia masih baik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terjaga dan expected return yang baik dibandingkan negara lain menjadi opsi menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya,” jelas Sri Mulyani. (kaw)

Topik : repatriasi, tax amnesty, pengampunan pajak, Sri Mulyani, BI, OJK
artikel terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:44 WIB
INSENTIF ANGKUTAN UDARA
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:37 WIB
INDUSTRI KEUANGAN
Jum'at, 19 Juli 2019 | 16:28 WIB
INSENTIF FISKAL
Jum'at, 19 Juli 2019 | 11:17 WIB
KINERJA SEMESTER I/2019
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK